KEJARI: Dugaan Tipikor di Dinas Perhubungan Sabang Naik ke Tingkat Penyidikan

KBRN, Sabang: Kejaksaan Negeri Sabang terus meningkatkan proses dugaan tindak pidana korupsi, pada Dinas Perhubungan Kota Sabang ke tingkat penyidikaan, hingga penetapan tersangka.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Sabang Choirun Parapat, SH, MH, didampingi Kasi Pidsus Muhammad Rhazi, dan Jaksa Fungsional Fickry Abrar Pratama kepada awak media Jumat pagi, di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Sabang.

Dikatakan, perkara dimaksud terkait adanya dugaan kegiatan belanja fiktif bahan bakar kendaraan, pelumas dan suku cadang dibawah tanggung jawab Dinas Perhubungan, tahun anggaran 2019.

“Beberapa hari lalu kami sudah melakukan gelar perkara yang saya pimpin. Dan disimpulkan bahwa terhadap rangkaian proses penyelidikan, pada Dinas Perhubungan tahun 2019, sudah naik ke tingkat penyidikan. Karena tim sudah menemukan data bahwa peristiwa itu sudah bisa ditingkatkan, sesuai surat perintah kita tanggal 9 oktober 2020,” terang Kajari Choirun Parapat, Jumat (16/10/20).

Dalam proses penyidikan ini kata Kajari Choirun, pihaknya akan memeriksa para saksi, serta beberapa orang yang diduga terlibat dalam perkara ini, yang sebelumnya akan melalui beberapa proses yang dilakukan tim dari kejaksaan negeri Sabang.

“Karena sudah masuk ke tingkat pentidikan, tugas tim adalah mencari dan mengumpulkan bukti. Kemudian dengan ditemukan bukti tersebut, juga akan dapat membuat terang tindak pidana tersebut, sekaligus menetapkan tersangkanya,” tegas Kajari.

Tambahnya, dalam perkara belanja bahan bakar minyak, diketahui Dinas Perhubungan Sabang mengisi BBM dengan membuat voucer, untuk mengisi BBM di SPBU yang sudah ditentukan. Dan pembuatan voncer tersebut sengaja dibuat lebih, untuk ditukarkan dengan uang pada SPBU oleh oknum dinas.

Adapun cara yang digunakan, yaitu dengan menggunakan plat nomer (Nopol) bus yang tidak beroperasi pada voucer, yang seolah- olah voucer itu telah diserahkan dan digunakan supir bus yang dipergunaakan saat genting. Padahal supir bus dimaksud sama sekali tidak menerima voucer, melainkan voucer itu ditukarkan sendiri, oleh oknum Dinas Perhubungan Kota Sabang.

Untuk mempermulus tindakan itu, oknum tersebut memberikan konpensasi kepada pihak SPBU atas penukaran vocer dimaksud, termasuk voucer fiktif yang akan dicairkan sebulan sekali.

Sementara untuk penyalahgunaan pada anggaran suku cadang, oknum dinas menggunakan metode yang hampir sama, yaitu dengan cara menaikkan beberapa barang fiktif pada surat pertanggung jawaban (SPJ), yang mana seolah- olah pengadaan barang (suku cadang) itu, kesemuanya benar.

Selanjutnya pada tingkatan penyidikan tim dari Kejaksaan Negeri Sabang akan  melakukan serangkaian tindakan, untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti, memperterang tindak pidana tersebut. RA

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00