Kejari Sabang Hentikan Perkara Penipuan Oleh Polisi Gadungan, Berdasarkan Keadilan Restoraktif.

KBRN, Sabang: Kejaksaan Negeri Sabang perdana melakukan penghentian perkara tindak pidana, berdasarkan penerapan keadilan restoraktif, sesuai Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020.

Perkara persebut terkait penipuan yang dilakukan H, yang mengaku sebagai anggota Kepolisian yang bertugas di POLDA Aceh, dan akan menikahi salah seorang gadis warga Sabang.

Berdasarkan alasan tersebut, terdakwa H meminta sejumlah uang kepada korban, dengan alasan untuk kepengurusan pernikahan yang, nyatanya kesemua itu hanya pebohongan yang telah diatur terdakwa H.

Demikian dijelaskan Kepala Kejaksaan Negeri Sabang, Choirun Parapat, SH, MH, kepada awak media senin malam di kantor Kejaksaan Negeri Sabang. Terang Kajari Choirun, peraturan ini masih relatif baru, yang diterbitkan tanggal 21 juli 2020, dan perdana di lakukan di Kota Sabang. Yang mana diperja ini mengatur dan mungkinkan jaksa untuk menghentikan suatu perkara sehingga perkara tersebut tidak lagi dilimpahkan ke pengadilan,

“Pada hari ini alhamdulillah kejaksaan negeri sabang menerapkan peraturan kejaksaan republik indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan retoraktif. atau penghentian penuntutan. Jadi perja ini relatif masih baru, diterbitkan tanggal 21 juli 2020,” terang Choirun, Senin (21/09/20).

Tambah Choirun, sebelumnya terdakwa mendekam di Runtan Sabang dan kini dibebaskan. Adapun Pembebasan terdakwa H dari Rutan Sabang dihadiri Kajari Choirun, Kasi Pidum Muhammad Rizza, Jaksa Fungsional Fickry Abrar Pratama, serta keluarga dan kuasa hukum terdakwa.

Dalam penerapan keadilan restoraktif kata Choirun, tentunya ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan, dan serta harus melaui proses yang disetujui oleh kejaksaan tinggi.

“Berdasarkan peraturan dari kejaksan RI ini, tentu ada beberapa syaratnya. Antara lain kepentingan korban dan kepentingan hukum yang dilindungi kemudian adanya perdamaian antara korban dengan tersangka, kemudian tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kemudian tindak pidana yang dilakukan dikategorikan maksimal ancamannya lima tahun penjara.”

Dalam kesempatan itu Kajari juga menyempaikan kepaada masyarakat, bahwa dengan adanya peraturan kejaksaan RI ini, dimungkinkan bahwa tidak semua lagi perkara dengan kategori tertentu harus ke pengadilan. Namun terkait perkara Tindak pidana korupsi dan atan perkara yang melibatkan anak sebagai korban, perraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 ini tidak berlaku. RA

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00