Anggota DPRK Minta Wali Kota Banda Aceh Selektif Pilih Kadis Defenitif

KBRN, Banda Aceh : Wali Kota Banda Aceh harus selektif dalam menempatkan orang dalam menduduki jabatan Kepala Dinas, apalagi di Dinkes yang merupakan salah satu instansi yang memiliki peran penting di tengah masa pandemi wabah corona virus Diseasae 2019 (Covid-19).

Hal itu diungkapkan Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRK Banda Aceh Ismawardi terkait masih adanya Kepala Dinas yang berstatus Plt (Pelaksana Tugas) di Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh, diantaranya Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.

Setidaknya ada tiga kepala dinas dilingkungan Pemko Banda Aceh yang masih dijabat oleh Plt, selain Kepala Dinas Kesehatan, juga Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sert Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

"Wali Kota Banda Aceh harus benar-benar selektif menempatkan orang dalam menduduki jabatan Kepala Dinas, apalagi Dinkes yang merupakan salah satu instansi yang memiliki peran penting di tengah masa pandemi wabah corona virus Diseasae 2019 (Covid-19) yang sedang melanda Kota Banda Aceh ini," tegas Ismawardi, Senin (29/6/2020).

Selain Dinkes, begitu juga dengan Kalaksa BPBD, yang juga merupakan salah satu tim dari gugus tugas percepatan penanganan covid-19, juga harus di isi oleh orang yang tepat, demikian juga dengan kepala dinas DP3APPKB harus diduduki oleh orang-orang yang mempuni dibidang itu. Ismawardi juga meminta kepada Wali Kota Banda Aceh, untuk tidak mendengar masukan dan bisikan dari pihak luar untuk menempatkan orang menduduki jabatan Kadis.

"Percayakan saja kepada tim penyeleksi yang sudah dibentuk, jangan ada intervensi dari pihak lain. Siapapun yang terpilih pasti orang terbaik yang sudah lulus tahapan ujian," ujar Ismawardi lagi.

Ia menambahkan, kalaupun Wali Kota nanti akan melantik Kepala Dinas yang definitif, pihaknya berharap dilantik sesuai pertimbangan tim seleksi yang telah dibentuk, jangan ada yang mengarahkan.

"Kita mengakui bahwa pelantikan pejabat eselon II itu merupakan hak perogatif dari Wali Kota, yang tidak dapat diintervensi oleh pihak lain," pungkas Ismawardi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00