Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Usaha yang Tidak Bersertifikasi Halal

KBRN, Banda Aceh: Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), mulai tanggal 17 Oktober 2019 Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Wajib mengurus dan memiliki sertifikasi halal, Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pemerintah memberikan waktu selama lima tahun, dan pada 2024 tidak ada lagi produk yang tidak bersertifikat halal. 

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banda Aceh, Zulkifli menegaskan, sertifikasi halal merupakan suatu kewajiban, yang harus dimiliki rumah makan, pusat kuliner,  jajanan maupun oleh-oleh khas Aceh. 

“ Meskipun menggunakan bahan baku dan pengolahan secara halal, namun jika belum bersertifikat halal, akan menimbulkan keraguan serta ketidaknyaman bagi konsumen.” Ujarnya (13/10)

Terkait sertifikasi halal, pemerintah Aceh sudah lebih dulu mengatur kewajiban tersebut, melalui Qanun (Peraturan daerah) nomor 8 tahun 2016, tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Dalam pasal 36 pelaku usaha, yang tidak memproduksi dan/atau memperdagangkan produk, yang tidak halal/tidak bersertifikasi halal, mencantumkan logo halal pada kemasan produk yang belum bersertifikat halal dikenai sanksi berupa teguran lisan, hingga pencabutan izin usaha dan denda administratif. 

Berikutnya pada pasal 47 disebutkan, pelaku usaha beragama Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal, bagi pelaku usaha beragama Islam dikenakan hukuman cambuk di depan umum paling banyak 60 kali, atau pidana penjara paling lama 60 bulan, atau denda paling banyak 600 gram emas murni. Sedangkan bagi yang non muslim, di pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 2 miliar sesuai dengan Undang-Undang tentang Produk Halal dan/atau dapat memilih menundukkan pada hukum yang sama dengan pelaku usaha beragama Islam. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00