Syariat Islam Tidak Boleh Gagal

Oleh : Muhammad Syarif, S.Pd.I, MA[Ketua Prodi KPI Fakultas Agama Islam Universitas Serambi Mekkah Aceh – Pengurus DPP ISAD Aceh]

Syariat Islam merupakan peraturan Islam yang mengatur kehidupan dan memuat penyelesaian persoalan umat, serta menjadi panduan menyeluruh dan sempurna dalam setiap sendi kehidupan manusia berdasarkan hukum Islam.

Keharusan mematuhi peraturan ini diterangkan dalam firman Allah Swt; "kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui." (QS. Al-Jasiyah: 18).

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan (maqashid syariah) tersebut ada lima hal pokok yang harus dipelihara, yaitu agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Untuk itu, didatangkan hukum Islam berupa perintah, larangan, dan keijinan yang harus dipatuhi oleh setiap muslim.

Aceh menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang menginginkan kelima maqashid syariah demi kemashlahatan umat manusia dapat terwujud. Ini dibuktikan dengan penerapan syariat Islam, dimana setelah pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 44/1999 tentang penyelenggaraan syariat Islam di Aceh, dan menetapkan peraturan daerah Nomor 5 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan syariat Islam yang dideklarasikan secara resmi pada tahun 2002 dan masih tetap berlaku sampai saat ini, tentunya dengan penuh harapan agar penerapannya semakin diperkuat, dan tidak boleh gagal.

Statemen Rektor UIN Ar-Raniry Prof. Mujiburrahman yang menyatakan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh dinilai “Gagal”, ini patut kita apresiasi dengan terus mencoba mengulangkaji, mengevaluasi serta melihat real di lapangan (Aceh) secara menyeluruh dalam berbagai aspek tentunya.

Pernyataan “gagal” tersebut tentu sudah melalui berbagai pertimbangan, baik secara kajian teori, aplikasi, sejarah perjalanan, model penerapan sampai kepada melihat kurang seriusnya para pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan syariat Islam secara Kaffah di Bumi Serambi Mekkah ini.

Padahal syariat Islam telah berlaku di Aceh sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu sejak memerintahnya Raja Iskandar Muda. Kemudian dilanjutkan masa setelah kemerdekaan, masa orde baru, reformasi dan sampai dengan masa sekarang ini. Artinya, Aceh selalu memperjuangkan agar syariat Islam diterapkan dengan sebenarnya dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai tuntunan hukum Islam.

Tulisan ini akan mencoba membatasi pada pelaksanaan Syariat Islam sebagai inti dari keistimewaan Aceh yang telah mendapat legalitas formal melalui UU No. 44 Tahun 1999, diperkuat lagi dengan UU No. 18 Tahun 2001 dan UU No. 11 Tahun 2006.

Dari sekian banyak aspek ruang lingkup kewenangan syariat Islam, sudah lahir sejumlah qanun, pergub, perda dan seterusnya sebagai legal hukum untuk dilaksanakan dilapangan. Diantanya tentang Peradilan Syariat Islam, pelaksanaan syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, terkait Minuman Khamar dan sejenisnya, Maisir (Perjudian), Khalwat (Mesum), Pengelolaan Zakat, dan Ekonomi Islam. Meliputi juga bidang ibadah, ahwal syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha’ (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syi’ar, dan pembelaan Islam (UUPA, No. 11/2006, Pasal 125).

Untuk mewujduan implementasi syariat Islam tersebut, Pemerintah Aceh bekerjasama dengan badan legislatif, ulama, akademisi dan berbagai unsur lainnya di Aceh tentunya terus berusaha dengan semaksimal mungkin dalam menemukan format ideal agar pelaksanaan syariat Islam di Aceh dapat terlaksana sebagaimana harapan.

Penerapan syariat Islam dalam konteks Islam yang moderat dan rahmatal lil alamin merupakan konsep yang akan digagas oleh UIN Ar-Raniry di bawah nahkoda Prof Mujiburrahman dan tentunya akan terus berkolaborasi dengan stakeholder lainnya dalam kapasitasnya masing-masing.

*Konsep Gagasan Pembenahan*Prof Yusny Saby dalam pengajian Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (20/07/2022) menjelaskan bahwa syariat Islam bukan hanya pada jargon-jargon pemerintahan saja, tapi merupakan implementasi yang harus dilakukan pada setiap pribadi masyarakat, pegawai kantoran bahkan syariat Islam itu merangkul setiap aspek, lini, sektor dan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Terkait dengan ini, menurut Safaruddin (Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh-YARA), bahwa salah satu sarannya untuk perbaikan penerapan Syariat Islam adalah dengan membubarkan Dinas Syariat Islam, dalam artian norma syariat Islam harus ada pada semua dinas (SKPA/SKPD) di Aceh, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pernyataan Safaruddin tersebut langsung didukung oleh Sekjen Ikatan Sarjana Alumni Dayah Dr. T. Zulkhairi, sebab memang penerapan syariat Islam bukan hanya tugas Dinas Syariat Islam, bahkan semua SKPA atau dinas lainnya dapat menjadi bagian dari syariat Islam itu sendiri.

Menurut penulis, memang sejatinya penerapan syariat Islam ini bukan hanya tugas dan wewenang Dinas Syariat Islam semata, akan tetapi menjadi tanggungjawab semua dinas, lembaga, badan, instansi dan seterusnya yang juga harus mengambil peran aktif dan maksimal untuk mengimplementasikan syariat Islam di Aceh. 

Bahkan harusnya Dinas Syariat Islam dengan diperkuat SDM dalam berbagai disiplin keilmuan dan keahlian, menjadi sebuah dinas yang akan mengontrol agar syariat Islam harus ada pada semua dinas (SKPA/SKPD) di Aceh, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan diaplikasi/implementasikan dalam setiap sesi tugasnya, sehingga semua dinas akan menjalankan tupoksinya dalam bingkai syariat Islam.

Sebagai contoh; Dinas Pendidikan, akan menyukseskan pelaksanaan syariat Islam di lembaga-lembaga pendidikan, baik dari segi pemahaman atau pengetahuan maupun konsep aplikasi dalam lingkungan pendidikan. Berikutnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, akan mengonsep dan mengimplementasikan standar syariat Islam dalam segi kebudayaan dan pariwisata tentunya. Konsep dan standar layanan kesehatan sesuai syariat Islam akan ditangani oleh Dinas Kesehatan. Konsep tugas bidang sosial dalam berbagai aspeknya yang sesuai dengan standar syariat Islam tentu akan menjadi bagian dari Dinas Sosial, dan seterusnya.

Penulis sendiri merasa bahwa tawaran ini merupakan bentuk solusi yang kita harapkan akan menjadi solutif, serta menjadi konteks penerapan syariat Islam yang moderat, rahmatal lil alamin sebagaimana digagas oleh UIN Ar-Raniry di bawah kepemimpinan rektor Prof. Mujib, mudah-mudahan akan direspon positif oleh pemangku kepentingan lainnya di Aceh.

Gagasan tersebut tentunya merupakan bentuk solusi moderat yang ditawarkan oleh berbagai pihak yang ikut mencarikan alternatif agar syariat Islam di Aceh semakin diperkuat dengan tingkat implementasinya juga semakin maksimal dalam berbagai aspek kehidupan, karena sejatinya memang syariat Islam di Aceh tidak boleh gagal, walaupun selama ini belum berjalan maksimal sebagaimana harapan. Semoga. [Opini]

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar