Pekerja Minta Revisi Qanun Aceh Tentang Ketenagakerjaan

KBRN, Banda Aceh: Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)  Aceh, Edy Jaswar menegaskan pihaknya akan terus berupaya memperjuangkan keadilan bagi pekerja, termasuk menolak Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja. Serikat pekerja juga meminta pemerintah Aceh merevisi Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang ketenagakerjaan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam dialog interaktif yang disiarkan programa 1 dan kanal youtube RRI Banda Aceh, Selasa (17/5).

Selain itu, diharapkan pemerintah lebih serius dalam menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan pekerja kontrak.

Menyikapi permasalahan tersebut Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (disnakermobduk) Aceh, Riza Erwin, ST, M.Si mengakui, banyak perselisihan industrial yang terjadi karena ketidakpatuhan terhadap kontrak kerja. Pekerja diimbau melapor atau menyampaikan pengaduan ke disnakermobduk.

Adapun terkait revisi qanun ketenagakerjaan, pihaknya mendukung pembaharuan karena ada hal-hal yang sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini. Revisi penting dilakukan, agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar