Mengakselerasi Belanja Pemerintah Aceh dengan IKPA

KBRN, Banda Aceh: Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Aceh, Meilano Hardiansyah  berpendapat dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belanja pemerintah pusat memainkan peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan nasional, terutama dalam meningkatkan dan memelihara kesejahteraan rakyat. Demikian halnya dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), belanja pemerintah daerah juga berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan lewat pengeluaran pemerintah daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan yang dituangkan dalam APBD secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.

Meilano berpendapat, Pada konteks kekhususan Aceh, APBD biasa disebut dengan APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh). Melihat realisasi APBA menjelang akhir triwulan IV 2021 yang masih sangat rendah, dengan alokasi Pagu Anggaran 2021 lebih dari 16  triliun rupiah, realisasi keuangan sampai dengan tanggal 25 November 2021 baru mencapai 63 % dari target yang ditetapkan untuk 30 November sebesar 68%. Begitu pula dengan realisasi proyek fisik sampai dengan tanggal 26 November 2021 baru mencapai 75 % dari target yang ditetapkan per 30 November sebesar 80%. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran masih belum optimal, dan akan ada penumpukan realisasi belanja di akhir tahun atau istilah “slow back loaded expenditure”. Sementara itu, untuk mencapai realisasi keuangan yang sudah ditargetkan keseluruhan sampai dengan Desember 2021 yaitu 85 % maka masih terdapat selisih berkisar 22 % dengan waktu efektif hari kerja hanya sekitar 1 bulan saja. Oleh karena itu tentunya diperlukan suatu tools yang bisa  memacu akselerasi belanja Pemerintah Aceh.

Kondisi berbeda terlihat pada capaian realisasi belanja APBN Provinsi Aceh TA. 2021 s.d 26 November 2021, dimana realisasi belanja Pemerintah Pusat telah menyentuh angka 84,45 % dari total anggaran kurang lebih 22 triliun rupiah. Harapannya dengan waktu efektif hanya 1 bulan ke depan ini, realisasi belanja APBN di Aceh bisa mencapai 98 % sesuai target. Dalam pencapaian realisasi belanja tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Aceh memiliki peran penting, sesuai dengan fungsinya sebagai treasurer yang mempunyai tugas sebagai pelaksana kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran dan pengelolaan kas melalui sistem aplikasi terintegrasi yang disebut dengan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara).

Menyoroti APBA Provinsi Aceh 2021 yang masuk dalam peringkat enam nilai APBD terbesar Nasional setelah Papua (sumber data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Ditjen Binkeuda Kemendagri), namun ternyata peringkat tersebut tidak menjamin kemampuan Aceh dalam mengatasi persoalan utama  yaitu tingginya angka kemiskinan yang masih berada pada posisi ke-6 termiskin di Indonesia sekaligus Provinsi pertama termiskin di Sumatera.

Oleh karena itu sangat diperlukan “extra effort”  dan pemikiran yang “out of the box” dari para pemangku kepentingan yang berada di level eksekutif dan juga dorongan dari lembaga legislatif sebagai fungsi pengawasan agar realisasi anggaran belanja Pemerintah Aceh dapat diakselerasi lebih cepat dan dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh rakyat Aceh dalam perekonomian sehingga predikat “termiskin” tidak kembali disematkan pada Provinsi Aceh. Seperti diketahui bahwa sampai dengan saat ini, Pemerintah Aceh dalam pengelolaan keuangannya masih menggunakan Aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) yang dikembangkan oleh Ditjen Keuangan Daerah

ari hasil pengamatan dan informasi secara langsung dengan pengguna SIPKD, bahwa pengelolaan keuangan daerah dengan SIPKD di Pemerintah Aceh, ditemukan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu belum terintegrasinya bagian perencanaan dan penganggaran serta pengelolaan aset, sering terjadi kesalahan dalam menginput data (human error) serta kendala teknis berupa jaringan pendukung SIPKD yang berakibat terlambatnya penyampaian laporan. Kendala pertama terkait integrasi data ini maka akan berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi yang dihasilkan dan pemangku kebijakan menjadi tidak mudah untuk membuat keputusan yang tepat. Kendala kedua adanya human error dalam penginputan data, dalam hal ini tentunya kesuksesan sistem informasi tidak terlepas dari kualitas SDM yang berperan sebagai pengguna sistem tersebut.

Dari kendala yang diungkapkan diatas, hal tersebut tentunya juga berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja APBA setiap tahunnya. Dalam prakteknya sering terjadi ketidaksesuaian antara dana yang dianggarkan dengan realisasi belanja yang telah dilakukan. Oleh karena itu harus ditingkatkan kembali pengawasan terhadap anggaran yang dibuat dengan pelaporan realisasi belanja yang dilakukan agar dana yang diperhitungkan lebih akurat. Dalam hal menjaga konsistensi realisasi belanja agar tidak terjadi penumpukan realisasi belanja di akhir tahun, maka dari 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang menjadi tools pengukuran kinerja di APBN, kiranya perlu dipilah terlebih dahulu apa saja yang paling sesuai dengan karakteristik anggaran belanja di APBA.

Dalam IKPA APBN terdapat aspek kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, dan indikator yang mendukung yaitu Revisi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), satuan kerja agar membuat perencanaan dan penganggaran yang lebih akurat serta membatasi frekuensi revisi anggaran (pergeseran anggaran) dengan melakukan revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap.

Yang kedua yaitu penilaian Deviasi Halaman III DIPA (Halaman ini berisi informasi rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan (bila ada), satuan kerja agar meningkatkan akurasi pencairan dana sesuai perencanaannya. Revisi halaman III DIPA agar dilakukan setiap 3 bulan dan dilakukan pada minggu kedua setiap akhir triwulan (Maret, Juni, September, November). Ketika perencanaan dan penganggaran sudah berjalan dengan baik dan tepat waktu, maka suatu program dan kegiatan pemerintah dipastikan tidak akan ada penundaan. Sehingga tidak ada lagi keterlambatan dan realisasi belanja rendah yang akhirnya akan meningkatkan jumlah SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). Pengeluaran belanja pemerintah yang optimal akan mempengaruhi pendapatan masyarakat dan secara tidak langsung juga terhadap PDRB.

Dari aspek efektivitas pelaksanaan anggaran, APBA bisa mereplikasi indikator IKPA penilaian Penyerapanan Anggaran yang dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Target penyerapan pada triwulan I sebesar 15%, triwulan II sebesar 40%, triwulan III sebesar 60%, dan triwulan IV sebesar 90%. Kemudian indikator IKPA Penyelesaian Tagihan, agar memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS Kontraktual (maksimal 15 hari kerja sejak serah terima/penyelesaian pekerjaan). Selanjutnya aspek terakhir yang dapat direplikasi yaitu Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran. APBA bisa mengaplikasikan indikator penilaian Data Kontrak yang dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak terhadap seluruh data kontrak yang didaftarkan di Aplikasi Pengelolaan Keuangan. Objeknya yaitu data kontrak tahun tunggal dengan nilai di atas Rp50 juta, dengan pengaturan bahwa maksimal 5 hari kerja sejak kontrak ditandatangani maka data kontrak yang terbentuk dari aplikasi agar segera dikirim ke BPKA untuk dikunci di sistem aplikasi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar