Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja diminta Segera di Respon

KBRN, Banda Aceh: Anggota DPR RI asal Aceh Rafli merespon keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) setelah memutuskan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, inkonstitusional bersyarat. Dalam putusannya, MK meminta pemerintah dan DPR memperbaiki UU Cipta Kerja tersebut maksimal dalam waktu dua tahun ke depan.

"Bagi Aceh, ini kesempatan penyesuaian dan peluang memperkuat keberadaan Undang - Undang Pemerintahan Aceh ( UUPA ), untuk memperbaiki bagian mana saja dalam UUCK yang tidak sesuai dengan kekhususan Aceh, sebagaimana diatur UU No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh" Ujar Rafli di Jakarta, Sabtu (27/11)

Rafli menegaskan,  Fraksi PKS menyatakan penolakan terhadap UU tersebut. Untuk itu pihaknya mendorong agar inskonstitusional bersyarat ini segera direspon agar ada kepastian hukum dan keamanan bagi investor

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.Putusan tersebut dibacakan dalam sidang gugatan uji formil UU Cipta Kerja di Gedung MK, Jakarta, Kamis (25/11/2021).

MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena cacat secara formil lantaran dalam proses pembahasannya tidak sesuai dengan aturan yang diantaranya tidak memenuhi unsur keterbukaan.

UU Cipta kerja juga disinyalir mempengaruhi keberadaan 82 undang - undang lain, Termasuk UU NO 37 Tahun 2000 Tentang pelabuhan bebas Sabang.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar