Menyorot Kewajiban PCR Untuk Boleh Terbang

KBRN, Banda Aceh : Kebijakan yang mewajibakan PCR untuk keperluan berpergian dengan pesawat udara dinilai menyusahkan dan memberatkan rakyat, apalagi bagi orang daerah yang perlu ke ibukota provinsi atau ke ibukota negara, Jakarta.

Penilaian tersebut disampaikan Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh, Dr. Taqwaddin Husin, menyorot kewajiban PCR untuk boleh terbang, Jumat (22/10/2021).

“Wajib PCR 2x24 jam sebelum berangkat. Jika tidak, maka tak boleh naik pesawat. Untuk PCR bayarnya juga mahal. Ratusan ribu rupiah. Bahkan ada rute yang biaya PCR sama dengan harga tiket pesawat. Belum lagi tidak semua daerah kabupaten ada tempat PCR, Pokoknya ribet lah !”

“Saya mendengar keluhan tersebut dan gerutu beberapa orang pekerja konstruksi yang kebetulan satu pesawat dengan saya tadi pagi”, terang Taqwaddin

Selain itu, menurut Taqwaddin Husin, kebijakan ini juga kontra produktif dengan upaya menggerakkan iklim parawisata yang sedang "sakit" ditikam covid.

“Dalam rangka membangun herd immunity, saya pikir mewajibkan vaksin bagi setiap orang adalah sudah benar. Tetapi menambah kebijakan PCR bagi penumpang pesawat terbang, menurut saya, sudah tidak lagi betul. Ini lebay”, pungkasnya.

Menurut Taqwaddin Husin, kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali dan dibatalkan, Jikapun perlu, cukup tes antigen saja.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00