Evaluasi Pelaksanaan Ujian PAI

KBRN, Banda Aceh : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh melakukan rapat evaluasi pelaksanaan ujian pendidikan agama Islam (PAI) pada sekolah tahun ajaran 2020/2021. 

Ketua Panitia, Rakhmad Mulyana MSi mengatakan, kegiatan yang berlangsung di aula Hotel Tiara Meulaboh hingga 16 Oktober 2021 tersebut bertujuan untuk mengevaluasi berbagai faktor dan kendala yang terjadi di lapangan pada pelajaran pendidikan agama Islam (PAI) pada sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas/kejuruan (SMA/SMK) di seluruh Aceh.

“Diharapkan muncul  berbagai rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang,” ucap Rakhmad saat melaporkan kegiatan, Kamis malam, 14 Oktober 2021.

Ia menyebutkan, rapat evaluasi tersebut diikuti oleh 46 peserta dari 23 kabupaten/kota se-Aceh, terdiri dari 23 kasi pendidikan Islam dan 23 peserta lainnya dari unsur KKG PAI Aceh, AGPAII Aceh, MGMP SMP/SMA/SMK provinsi dan kabupaten/kota dan ASN Kanwil Kemenag Aceh dan Kankemenag Aceh Barat.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, H Khairul Azhar SAg MSi mengucapkan terima kasih atas terpilihnya Aceh Barat sebagai tempat pelaksanaan rapat evaluasi se-Aceh.

“Kami siap mendukung dan memfasilitasi setiap kegiatan-kegiatan serupa di Kabupaten Aceh Barat,” ungkapnya.

Khairul menyebutkan, di Kabupaten Aceh Barat saat ini tercatat sebanyak 583 guru pendidikan agama Islam (PAI), terdiri dari 269 guru PNS dan 314 guru non PNS. Sementara yang sudah sertifikasi sebanyak 132 orang.

Khairul mengungkapkan, jumlah tersebut tidak sebanding dengan pengawas yang hanya berjumlah 8 orang. Secara kebutuhan, Kabupaten Aceh Barat masih membutuhkan tambahan pengawas sebanyak 21 orang agar pembinaan didapatkan secara merata oleh guru PAI.

Sebab, di Kabupaten Aceh Barat memiliki sebanyak 247 sekolah umum, terdiri dari 155 sekolah dasar (SD), 60 sekolah menengah pertama (SMP), 21 sekolah menengah atas (SMA), dan 11 sekolah menengah kejuruan (SMK).

“Mengandalkan hanya 8 pengawas, tentu tidak akan maksimal. Jika ada di kabupaten/kota yang lebih pengawas, kami siap menampung,” tambahnya.

Kabid PAI Kanwil Kemenag Aceh, Muntasyir SAg MA mengatakan, pada pelaksanaan evaluasi dan monitoring ujian pendidikan agama Islam (PAI) beberapa bulan lalu terdapat beberapa kendala yang didapati. Oleh karenanya, melalui rapat evaluasi tersebut dapat memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut agar pelaksanaan ujian pada tahun 2022 mendatang berjalan dengan baik.

Sementara itu, Plh Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Drs H Maiyusri MA mengatakan, dalam membentuk peserta didik menjadi akhlakul karimah di sekolah tentunya harus memiliki guru PAI cukup. Jika tidak, maka keinginan tersebut tidak akan maksimal.

Merujuk pada data, guru PAI di Aceh sangatlah terbatas dan setiap kabupaten/kota didominasi oleh guru Non PNS, ditambah lagi dua hingga tiga tahun kedepan banyak guru PAI yang akan menjalani masa pensiun.

“Ini menjadi pemikiran kita semua untuk berkolaborasi kebutuhan,” kata Maiyusri.

Selain itu, dalam melakukan evaluasi pelaksanaan ujian juga harus dilakukan secara objektif dalam menyampaikan permasalahan dan kendala dengan yang sebenar-benarnya, dan melahirkan berbagai rekomendasi yang nantinya diajukan kepada Kanwil Kemenag Aceh, Gubernur Aceh, dan juga akan disampaikan ke pusat.

“Aceh harus tampil beda dengan provinsi lain,” pungkasnya.(*)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00