Sosialisasi UU Perhajian, Haji Merupakan Panggilan Ilahi

KBRN,  Banda Aceh : Kementerian Agama Banda Aceh melalui seksi Penyelenggara Haji dan Umrah melaksanakan Sosialisasi Undang Undang Perhajian yang mengangkat tema melalui sosialisasi Kita Tingkatkan Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Selasa (21/09/2021) di Aula Kantor Kementerian Agama Banda Aceh. 

Bertindak narasumber pada sosialisasi ini Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Banda Aceh dan Kepala Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh Telmaizul Syatri, SE, M.Si.

Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Banda Aceh H. Iqbal, S.Ag, MH menyampaikan bahwa Haji merupakan panggilan Allah bagi yang dikehendakinya, ketika Allah tidak menghendaki sudah tiba di Asrama Haji tinggal terbang ke tanah suci (Mekah) bisa batal, seperti wanita yang sedang hamil, ujar Iqbal. 

“Seorang wanita ketika tiba di Asrama haji, lalu diadakan pemeriksaan dan dicek kesehatan, tiba-tiba ada yang hamil, gagal berangkat, kalau ia berpasangan suami istri, maka istri yang gagal harus member kerelaan ke sang suami untuk berangkat sendiri, karena suami yang mendapat panggilan, istrinya belum” ujar Iqbal yang pernah menjadi ketua Kloter 6 Tahun 2015. 

Ia yang merupakan alumni Sertifikasi Haji angkatan I tahun 2019 mengupas juga secara mendetail Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Haji Reguler, PMA ini diundangkan dalam lembaran Negara Tanggal 30 Juli 2021 oleh Menteri Agama RI Yaqut Kholis Qoumas.  Menurut Iqbal PMA ini sangat baru dan merupakan revisi dari KMA Nomor 13 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Haji dan Umrah. 

Pembatalan haji oleh pemerintah tahun ini, karena dunia sedang dilanda Pandemi Covid 19, pemerintah juga membatalkan haji semata-mata ingin melindungi Jamaah Haji Indonesia agar tidak tertular virus Covid 19 bagi warganya, karena perlindungan Jamaah Haji merupakan tugas Pemerintah, tutupnya.

Pada sesi kedua Telmaizul Syatri, SE, M.Si Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh yang menjadi narasumber membahas tentang pengawasan dan perlindungan warga melalui dokumen negara yaitu Paspor.

Pemerintah melalui Imigrasi mengawasi warga negara khususnya Jamaah Haji mulai sebelum keberangkatan, ketika berada di Saudi Arabia dan ketika Jamaah tiba kembali ke Tanah Air, Pemerintah mengawasi dan melindungi warganya dengan dokumen negara yaitu Paspor. 

Ia mewanti-wanti kepada jamaah Haji agar paspor sebagai dokumen negara jangan hilang, rusak / robek, karena kalau hilang yang merupakan kelalaian warga, pemerintah akan memberi sanksi ketika membuat kembali paspor. 

“Ibu-ibu, Bapak-bapak jaga dengan baik paspor, jangan rusak, robek dan hilang, karena itu merupakan dokumen negara” ingat Teimazul.

Sosialisasi ini diikuti oleh 40 orang yang terdiri Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Kemakmuran Mesjid B (BKM) Banda Aceh  dan Jamaah Haji yang tertunda berangkat tahun ini.(*)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00