Aceh Dapat Alokasi Transfer Daerah dan Dana Desa Rp 34,4 Triliun

KBRN, Banda Aceh : Dokumen DIPA Kementerian Negara/Lembaga dan TKDD TA 2021 diserahkan oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah hari ini (27/11/2020) dilakukan secara simbolis kepada perwakilan Bupati/Walikota se Aceh dan satuan kerja di Aceh, secara daring maupunluring. 

Penyerahan langsung (offline/luring) dilaksanakan secara simbolis kepada 19 satker penerima DIPA Kementerian Negara/Lembaga di Aceh. Sedangkan untuk dokumen TKDD 2021 diwakili oleh enam Walikota/Bupati di Provinsi Aceh yakni Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Nagan Raya. 

Sedangkan terhadap 759 satker dan 17 Kabupaten/Kota lainnya, dilaksanakan secara daringmelalui room zoom yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Aceh. Pelaksanaan serah terima DIPA dan dokumen TKDD tahun 2021, dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Penyerahan DIPA TA 2021 dilaksanakan lebih awal, dengan maksud agar seluruh satuan kerja dan pemerintah daerah dapat segera melaksanakan tahapan lelang sejak sekarang. Hal tersebut sebagai langkah mengefektifkan pelaksanaan anggaran TA 2021, meskipun proses penandatanganan kontrak dan pelaksanaan kegiatan tetap dilaksanakan mulai awal Januari 2021. 

Tujuannya tentu agar perekonomian di Aceh dapat didorong lebih cepat, mampumenggerakkan dunia usaha lebih awal dan diharapkan dapat membuka lapangan kerja lebih banyak. Seluruh program dan proyek yang akan dilaksanakan, diharapkan menggunakan bahan baku dan tenaga kerja lokal, sehingga anggaran yang di alokasikan dalam APBN, dapat mendorong kesejahteraan masyarakat Aceh lebih baik lagi.

Untuk diketahui bahwa alokasi total belanja negara se Indonesia pada tahun 2021 sebesar Rp2.750 triliun, dimana Rp1.032 triliun akan dialokasikan kepada 87 K/L. Fokus kebijakananggaran pada tahun ini ialah pada penanganan kesehatan yang utamanya menitikberatkan pada vaksinasi Covid-19 yang didukung oleh alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp 169,7 triliun.

Fokus kedua berupa penguatan kebijakan anggaran untuk perlindungan sosial terutama pada kelompok rentan dan kurang mampu. Selanjutnya pada pemulihan ekonomi dengan memberi dukungan yang lebih besar bagi UMKM. Terakhir adalah membangun fondasi yang lebih kuat dengan melakukan reformasi struktural baik di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Anggaran pendidikan tetap menjadi alokasi terbesar dengan Rp550 triliun atau 20% dari belanja negara yang ditujukan untuk mendukung reformasi pendidikan termasuk perekrutan 1 juta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Perlindungan sosial juga menjadi prioritas dengan anggaran Rp408,8 triliun. Reformasi dan perbaikan Perlindungan Sosial diharapkan akan makin tepat sasaran dan efektif didukung dengan penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Belanja K/L sebesar Rp1.032 triliun ditujukan diantaranya untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan sekaligus memperkuat pondasi struktur ekonomi agar makinkompetitif, produktif, dan inovatif. Program prioritas meliputi pembangunan kawasan industri, pengembangan food estate, dukungan bagi pariwisata, pembangunan infrastruktur dan program padat karya. 

APBN 2021 juga diarahkan untuk mendukung peningkatan infrastruktur dan peran teknologi informasi dan komunikasi (ICT) serta transformasi digital.

Mulai tahun 2021, dilaksanakan reformasi penganggaran K/L dengan penganggaran berbasis hasil. Perbaikan tersebut mencakup: (1) peningkatan integrasi dan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L; (2) pengurangan duplikasi kegiatan antar K/L; dan (3) penajaman rumusan program.

Di sisi penerimaan negara juga dilakukan reformasi perpajakan.Untuk TKDD tahun 2021 secara nasional dialokasikan sebesar Rp795,5 triliun, dengan arah kebijakan berupa peningkatan quality control atas kualitas belanja negara, mendorong pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, serta fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan sektor kesehatan. 

Alokasi DIPA dan TKDD Provinsi Aceh Tahun 2021

Total Belanja Negara yang disalurkan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota di Aceh mencapai Rp48,91 triliun. Alokasi dana tersebut terbagi atas belanja pada Kementerian/Lembaga sebesarRp14,46 triliun dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp34,43 triliun.

Belanja kementerian lembaga ini dilaksanakan oleh 778 satker dengan rincian alokasi belanja pegawai sebesar Rp.6,95 triliun, belanja barang sebesar Rp.4,53 triliun, belanja modal sebesar Rp.2,94 triliun, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp.37,2 miliar. 

Sedangkan alokasi berdasarkan kewenangan, maka alokasi anggaran untuk kewenangan kantor pusat dialokasikan sebesar Rp.2,94 triliun, kantor daerah Rp.11,1 triliun, dekonsentrasi Rp.119,9 miliar dan tugas pembantuan Rp. 241,6 miliar. Alokasi anggaran TKDD tahun 2021 di wilayah aceh sebesar Rp34,43 triliun. 

Dengan rincian alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan sumber daya alam sebesar Rp. 612 miliar, Dana Alokasi Umum(DAU) sebesar Rp.14,56 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp. 2,56 triliun, DAK non￾fisik sebesar Rp. 3,43 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp. 519 miliar, Dana Otsus AcehRp. 7,8 triliun dan Dana Desa sebesar Rp. 4,98 triliun. 

Dalam laporannya, Syafriadi selaku Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Aceh mengungkapkan perhatian yang besar dari pemerintah daerah berupa pemberian alokasi dana desa kepada Provinsi Aceh sebesar 4,98 triliun untuk 6.497 desa/gampong.

Alokasi dana desa tersebut perlu dikelola dengan baik oleh seluruh aparatur level desa/gampong dengan menyusun perencanaan pembangunan desanya secara cepat, tepat dan terarah. Dana Desatahun 2021 tidak hanya diarahkan mengokohkan daya beli masyarakat melalui Bantuan Langsung tunai, tapi juga akan dimanfaatkan untuk mendukung UKM dan sektor usaha pertanian, serta mendorong transformasi ekonomi desa melalui desa digital.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh juga menekankan agar alokasi DIPA K/L dan TKDD tahun 2021 yang telah diterima oleh satker dan seluruh Pemerintah daerah, dapat dikelola dengan baik, efektif dan akuntabel. 

"Tujuannya untuk peningkatan dan pemerataan pembangunan di seluruh Provinsi Aceh," kata Syafriadi. 

Selanjutnya, seluruh satker dan Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh juga diharapkan mampu melaksanakan kebijakan anggaran pemerintah pusatdengan sebaik-baiknya. 

"Sehingga pelaksanaan anggaran di tahun 2021 semakin terarah dan berkualitas, perekonomian tumbuh positif, dan dua sektor utama yakni pendidikan dan kesehatan terjamin alokasinya," pungkas Syafriadi. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00