Sindikat Penyeludupan Etnis Rohingya Diringkus Polda Aceh

Polda Aceh mengungkap sindikat penyeludupan etnis Rohingya di Aceh Utara

KBRN, Banda Aceh : Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Aceh mengungkap sindikat penyeludupan warga Rohingya di Kabupaten Aceh Utara, Aceh. 

Tersangka yang diamankan berjumlah lima orang berinisial FA (47), AS (37), R (32) dan SB (42), (P) satu diantaranya warga Rohingya. 

"Telah mengamankan lima pelaku diduga melakukan penyelundupan manusia etnis Rohingya," kata Dirreskrimum Polda Aceh Kombes Pol. Sony Sonjaya, S. I. K dan Kabid Humas Kombes Ery Apriyono, S. I. K., M di Mapolda Aceh, Selasa (27/10/2020). 

Sony menjelaskan, kasus ini terungkap berawal saat 99 etnis Rohingya yang disebut terdampar ke Aceh dengan menggunakan kapal pada Sabtu (22/6/2020) lalu. 

"Seperti dalam pemberitaan di media bahwa ada 99 etnis Rohingya terdampar dan terombang ambing di tengah laut, namun setelah kita lakukan penyelidikan ternyata ada unsur penyeludupan manusia," ujarnya. 

Dikatakan Sony, sindikat ini diketahui menjemput di tengah laut Seuneudon, Aceh Utara, menggunakan kapal penangkap ikan lalu pada Kamis (25/6) sekira pukul 17.00 wib diturunkan di pinggir pantai Desa Lancok Kecamatan Syamtalira Bayu, Aceh Utara," jelasnya. 

Keempat tersangka ini, sambung Sony, diduga terlibat dalam sindikat penyeludupan manusia etnis Rohingya jaringan internasional. 

"Dari lima tersangka yang ditangkap, dua lainya masih dalam perburuan dan kini mereka ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO) Sedangkan 2 pelaku lagi yang diduga masing-masing berinisial AJ dan AR," ungkapnya. 

Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti yang diamankan petugas berupa handphone dua unit, GPS MAP-585 warna hitam merk Garmin made in Taiwan, kapal penangkapan ikan nomor KM Nelayan 2017-811 (10 GT) telah dipinjam pakai oleh Ketua Koperasi dan Surat sewa menyewa kapal dari Koperasi Samudra Indah Aceh Utara, ujarnya. 

"Perkara tindak pidana penyelundupan manusia ini melanggar pasal 120 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dengan Undang-undang Keimigrasian ini, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), katanya lagi," tegas Sony. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00