Ini Enam Rekomendasi Banleg DPRK Terhadap Raqan Tentang Perubahan Atas Qanun No. 3 tahun 2018 Tentang RPJM Tahun 2017-2020

KBRN, Aceh Singkil:  Badan Legislasi Sampaikan Enam Rekomendasi Terhadap Rancangan Qanun Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 – 2020. Rekomendasi disampaikan dalam Laporan Badan Legislasi, yang disampaikan oleh Ketua Badan Legislasi DPRK Aceh Singkil, Ahmad Fadli, pada Paripurna DPRK Aceh Singkil, Rabu (16/09/2020).

Dalam laporannya, Ahmad Fadli menyampaikan secara umum Rancangan Qanun Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 – 2020 telah memenuhi persyaratan.  Baik dalam penyusunan maupun penyajian.

“Dapat kami simpulkan bahwa secara umum Rancangan Qanun Aceh Singkil tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil No. 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangungan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 – 2022, yang disampaikan Bupati Aceh Singkil kepada DPRK telah memenuhi ketentuan, baik dalam penyusunan maupun dalam penyajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Ahmad Fadli.

Dikatakan Ahmad Fadli, meskipun Badan Legislasi menilai Rancangan Qanun sudah memenuhi syarat, namun ada enam rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Bupati Aceh Singkil.  Yaitu: penyesuaian Rancangan Qanun dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, penyelarasan dokumen dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sinkronisasi data dengan RPJM Induk, keakuratan data SKPK, informasi kepada masyarakat, dan Revisi Qanun RTRW Aceh Singkil.

Rekomendasi tersebut secara lengkap yaitu:

  1. Penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah kabuapten Aceh Singkil Tahun 2017 – 2020 perlu disesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2017 – 2020, bukan hanya menyajikan data-data, akan tetapi menyajikan gambaran program-program yang sudah dicapai, apa saja program-program yang direncanakan yang menggambarkan target y ang belum dan akan dicapai, serta upaya apa saja yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap program yang belum tercapai tersebut.  Juga harus disampaikan dalam Rancangan Qanun Perubahan RPJMK ini, untuk menjadikan pemerintahan in lebih baik lagi.
  2. Dalam Rancangan Perubahan RPJMK ini kami melihat masih banyak ditemukan dokumen data yang belum selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabuapten Aceh Singkil, terkait dalam menetapkan lokasi program pembangunan.  Untuk itu agar diselaraskan sesuai dengan yang kami sampaikan dalam pembahasan.  Seperti potensi pengembangan wilayah, yang masuk dalam rencana kawasan budidaya, antara lain kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian, perikanan, pertambanan, industri, pariwisata, permukiman,, dan kawasan peruntukan lainnya agar disesuaikan dengan kenyataan yang ada di lapangan.
  3. Data-data yang disajikan dalam Rancangan ini masih terdapat beberapa yang tidka sinkron dengan RPJMK induk.  Untuk itu agar direcisi untuk sinkronisasi.
  4. Perlu adanya penyesuaian terhadap rencana program Pemerintah dari beberapa SKPK, untuk tahun berikutnya.  Serta dalam perubahan RPJMK ini diharapkan seluruh SKPK agar memberikan data yang akurat.
  5. Agar Pemerintah menginformasikan kepada masyarakat tentang rencana pembangunan dan program-program apa saja yang akan dilaksanakan pada tahun depan, agar tidak melenceng dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta selaras dengan RPJMK dan RTRW.
  6. Data yang diajikand alam RTRW banyak yang sudah tidak sesuai lagi dengan kenyataan di lapangan.  Untuk itu kkami berharap jgua kepada Pihak Pemerintah Daerah untuk meriisi Qanun RTRW Kabupaten Aceh Singkil, pada tahun 2020,

Selain menyampaikan Rekomendasi terhadap Rancangan Qanun tersebut, dalam Paripurna Badan Legislasi juga menyampaikan Rancangan Qanun yang sudah dibahas bersama antara Badan Legislasi dan Pemerintah Daerah Aceh Singkil.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00