Polisi Tahan Satu Tersangka Kasus Korupsi di PT. KAI di Aceh Timur

KBRN, Banda Aceh : Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh menahan satu orang tersangka berinisial RI atas dugaan tindak pidana korupsi di PT KAI. RI diketahui merupakan manager aset PT KAI pada proyek tersebut. 

Dirkrimsus Polda Aceh Kombes Pol Margiyanta mengatakan, kasus korupsi ini terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang pada penyediaan jasa pengurusan sertifikat tanah aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Wilayah Aceh Timur, Tahun Anggaran 2019.

“Ada satu tersangka berinisial RI telah kita tahan beserta barang buktinya,” kata Kombes Pol Margiyanta didampingi Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Ery Apriyono di Mapolda Aceh, Rabu (16/9/2020).

Dalam perkara tindak pidana korupsi ini, tambah Margiyanta, polisi berhasil mengumpulkan barang bukti di antaranya berupa dokumen, rekaman CCTV bank, ATM dan rekening koran.

“Kita juga menyita barang bukti senilai Rp 1,8 milliar lebih dari hasil kejahatan ini,” tegasnya.

Dalam proses penyidikan, sebutnya, polisi telah memeriksa 56 orang saksi. Selain itu petugas juga telah mengantongi tiga calon tersangka lainya yang juga merupakan pegawai di PT KAI. 

“Termasuk dua orang saksi ahli,” ujarnya.

Margiyanta menjelaskan, kasus dugaan korupsi aset PT KAI berawal dari penyelidikan yang dilakukan tim sejak 2019 atas pelaksana kegiatan persertifikatan tanah milik PT KAI sub divre I Aceh diwilayah Aceh Timur, mulai dari Bireum Bayem sampai dengan Madat dengan 301 bidang tanah dengan nilai kontrak Rp 8,2 miliar lebih. 

Dalam pelaksanaan pekerjaan mulai dari perencanaan hingga program pembuatan sertifikat telah terjadi pengelembungan harga atau mark up dan menimbulkan kerugian negara. 

"Dari hasil audit ditemukan kerugian negara sebesar Rp 6,5 miliar," kata Kombes Pol Margiyanta didampingi penyidik AKP Budi Nasuha Waruwu.

Atas perbuatanya, tersangka RI dijerat dengan pasal 2 ayat 2 dan atau pasal 3 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

“Ancaman hukuman penjara  paling lama 20 tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah,” pungkas Margiyanta.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00