Aceh Keluarkan Pergub, Jam Malam Bisa Diberlakukan Lagi

Aparat keamanan dikerahkan pada saat pemberlakuan jam malam di Aceh. Foto : Munjir/RRI

KBRN, Banda Aceh : Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Penanganan Covid-19, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Pergub ini sudah berlaku sejak ditandatangani pada tanggal 7 September 2020 yang ditandatangani oleh PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah. 

Dalam Pergub tersebut, dijelaskan, kepala daerah (Bupati/Wali Kota) bisa memberlakukan kembali aturan jam malam untuk membatasi pergerakan masyakarat guna mencegah penularan Covid-19. 

Dalam bab 10 pasal 22 poin 1) dijelaskan, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang menerapkan aturan jam malam di wilayahnya. Kemudian pada poin 2) juga disebutkan,  penerapan jam malam ini harus berdasarkan permohonan Gubernur dan Bupati/Wali Kota kepada Satgas Covid-19. 

Kemudian juga dijelaskan, penerapan jam malam tersebut juga harus terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Gubernur. 

Kepala Biro Hukum Setda Aceh Amrizal J Prang, Senin 14/9/2020, menjelaskan pergub yang terdiri dari 16 bab itu memuat sejumlah poin penting dalam upaya menanggulangi penyebaran Covid-19 di Aceh. 

Di antaranya menyangkut protokol kesehatan, penyediaan sumber daya penanganan Covid-19, kebijakan pendidikan di masa pandemi, ketersediaan pangan, sosialisasi pencegahan Covid-19, sanksi bagi pelanggar, serta sejumlah poin lainnya.

"Kalau diteliti secara seksama, secara substantif, Pergub ini di dalamnya secara umum telah menggambarkan Road Map (Peta Jalan), bagi penanganan Covid-19, di masa depan. Meskipun sejak February Pemerintah Aceh telah menjalankan sejumlah kebijakan," kata Amrizal menjelaskan isi Pergub, Selasa (15/9/2020). 

Lebih lanjut, Amrizal menjelaskan, Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat di Aceh dalam upaya peningkatan penanganan Covid-19, penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.

Selain itu, Pergub ini juga bertujuan untuk mewujudkan masyarakat produktif dan aman dari Covid-19, memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, mewujudkan masyarakat yang disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan, serta mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan.

Terkait penerapan protokol kesehatan, lanjut Amrizal, pergub ini akan menyasar subjek perorangan, pelaku usaha dan pengelola atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

"Pergub ini mengwajibkan kepada perorangan untuk mematuhi protokol kesehatan, di antaranya, dengan selalu mengenakan masker jika beraktifitas di luar rumah atau ketika berinteraksi dengan orang lain, mencucui tangan secara teratur memakai sabun dengan air mengalir, serta menjaga jarak fisik," kata Amrizal.

Sedangkan untuk pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum juga diwajibkan melakukan sejumlah langkah.

Di antaranya, sosialisasi serta mengedukasi tamu dengan menggunakan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Mereka juga diwajibkan menyediakan sarana cuci tangan dan sabun serta cairan pembersih tangan (hand sanitizar) standar yang mudah diakses.

Selain itu, bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum juga diwajibkan melakukan pengaturan jarak tamu, pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala.

Sementara bagi para pelanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana juga diatur dalam pergub tersebut.

Amrizal juga menyebutkan, saat ini Pergub tersebut sudah disampaikan ke seluruh bagian hukum pemkab dan pemko se Aceh.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00