Pemberlakuan Jam Malam di Aceh Dikritik, Harusnya Bandara Ditutup

KBRN, Banda Aceh : Pemberlakuan aturan jam malam di Provinsi Aceh mendapat kritikan dari anggota DPR Aceh Irwan Djohan. Dia tidak sependapat dengan pemberlakuan jam malam untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19). 

"Peraturan jam malam untuk mencegah meluasnya Covid-19, apalagi sampai 2 bulan, tidak perlu dilakukan di Aceh saat ini," kata Irwan Djohan dalam siaran pers yang diterima RRI, Kamis (2/3/2020). 

Menurutnya, lebih tepat yang harus dilakukan pengawasan secara tetap bahkan bila perlu ditutup adalah pintu masuk lewat jalur udara, laut dan darat. 

"Apabila pemerintah berani mengambil kebijakan untuk menutup semua jalur masuk ke Aceh dan melakukan karantina Orang Dalam Pemantauan (ODP) secara ketat, maka tidak perlu jam malam. Seluruh pintu masuk ke Aceh, baik dari udara, laut dan darat sudah seharusnya ditutup," ujarnya. 

Hal ini dikatakannya, mengingat semua kasus positif Covid-19 di Aceh terjadi pada orang Aceh yang masuk dari luar, seperti Jakarta, Surabaya, Bogor dan Malaysia. 

"Jadi itu akar permasalahannya. Untuk menyelesaikan setiap masalah, maka yang harus diatasi adalah akar permasalahannya," tegasnya. 

Irwan Djohan menyebutkan, jika Aceh menerapkan jam malam, meliburkan sekolah, menutup usaha masyarakat dan melarang keramaian, tapi masih membuka bandara, pelabuhan dan terminal, maka semua kebijakan itu tidak akan mengakhiri penularan virus corona.

"Seandainya kita asumsikan bahwa semua orang yang ada di Aceh ini negatif dari Covid-19. Tapi kemudian masuk orang yang sudah terinfeksi Covid-19, maka penularan akan terus terjadi. Namun faktanya, hingga saat ini kita mengetahui bahwa sudah ada 5 orang yang positif di Aceh. Kemudian ada puluhan Pasien Dalam Pengawasan (PDP), serta ratusan Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang tersebar di 23 kabupaten / kota. Jadi yang harus dilakukan saat ini adalah menutup jalur agar tidak ada lagi orang yang membawa Covid-19 ke Aceh," jelasnya. 

Irwan Djohan juga menyarankan agar pemerintah Aceh melakukan kebijakan untuk melakukan karantina terhadap orang dalam pemantauan (ODP) secara terpusat dan serius. 

"Kemudian juga harus dilakukan karantina yang super ketat. Ratusan ODP yang tersebar di seluruh Aceh harus dikarantina secara terpusat minimal 14 hari, dan dilindungi 14 x 24 jam agar tidak bertemu dengan orang lain. Memutus rantai penularan Covid-19 ini tidak mungkin berhasil jika para ODP hanya diimbau untuk melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing," ujarnya. 

Hal yang sangat manusiawi apabila manusia bosan berada di dalam rumah selama 14 hari. Maka ia akan tetap keluar rumah, belanja ke pasar, ke apotik dan sebagainya. 

Disisi lain, kata Irwan, pemberlakuan jam malam ini juga akan berdampak pada merosotnya perekonomian masyarakat. 

"Disamping itu, tidak semua ODP di Aceh ini adalah orang yang mampu secara ekonomi. Banyak di antaranya rakyat kecil yang sumber penghasilannya dari bekerja harian. Bagaimana mungkin mereka yang pekerja harian ini diimbau untuk berdiam diri di rumah selama 14 hari? Mau makan apa dia dan keluarganya?," katanya. 

Maka sudah seharusnya pemerintah yang menanggung kebutuhan para ODP, baik makanan, vitamin, dan sebagainya.  Caranya, para ODP ini harus dikarantina di satu tempat. Akan lebih tepat lagi kalau para ODP dikarantina di fasilitas militer yang sudah terjamin keamanannya. Karena Fasilitas militer telah memiliki sarana yang lengkap seperti kamar tidur, kamar mandi, perabotan, sarana olahraga dan taman. 

"Ada dua lokasi yang saya rasa layak sebagai tempat pemusatan karantina, yaitu Rindam Iskandar Muda di Mata Ie, dan Sekolah Polisi Negara (SPN) di Seulawah.Apabila dianggap terlalu jauh jika semua ODP dari berbagai kabupaten dikarantina di pusat provinsi, maka bisa dibagi ke Lhokseumawe untuk wilayah utara, timur dan tengah, kemudian di Meulaboh untuk wilayah barat dan selatan.Di kota Lhokseumawe dan Meulaboh terdapat Komando Resort Militer (Korem) masing-masing," saran anggota dewan Dapil Banda Aceh ini. 

Pantauan RRI malam pada pukul 22.00 WIB di Kota Banda Aceh, sejumlah aparat TNI angkatan darat berjaga-jaga di setiap persimpangan jalan. Warga yang masih keluar di atas jam 20.30 WIB disuruh pulang. Selain itu toko-toko juga tutup tidak ada satupun yang buka. 

Sejumlah masyarakat Kota Banda Aceh  juga tidak sependapat dengan pemberlakuan jam malam ini. 

"Nggak tepat (jam malam), Setengah-setengah peraturannya. Kalau mau ditutup jalan, ya sekalian lockdown aja siang malam. Jgn ada yang berkeliaran. Warung kopi udah tutup, cafe juga tutup, kemana orang mau nongkrong lagi. Kasian pedagang kecil tidak bisa jualan lagi," kata Husna salah satu warga Kota Banda Aceh. 

Warga lain bernama Syahril menyebutkan, dia mendukung apa yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Menurutnya upaya ini untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona. 

"Ada baiknya ditutup, warung kopi tutup agar tidak ada warga yang berkumpul lagi. Tapi cara ini akan sia-sia jika pintu masuk utama seperti bandara, angktuan antar provinsi masih membawa penumpang dari luar terutama dari daerah terpapar Corona," ujarnya. 

Belum lagi desa-desa juga melakukan karantina wilayah atau Lock Down lokal. Masing-masing desa memiliki aturan berbeda-beda, tidak ada pakem atau sebuah aturan baku yang dijalankan. 

Seperti desa Panterik Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh, warga dibatasi keluar masuk baik siang maupun malam hari. Hal yang sama juga dilakukan di Desa Lambung, Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh.

Namun berbeda dengan Desa Sukadamai Kecamatan Lueng Bata. Di sana memiliki aturan khusus pembatasan mobilitas masyarakat di saat jam malam. Namun pada siang harinya portal dibuka, agar warga bisa mencari nafkah. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00