Trobosan Bupati Saifannur, Larang Non Muhrim Semeja di Kedai Kopi

KBRN, Bireuen : Kabar duka datang dari Kabupaten Bireuen, Aceh. Bupati Saifannur yang menjabat periode 2017-2022 meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Dhirga Surya Medan, Minggu (19/1/2020) pukul 21.10 WIB. 

Almarhum Saifannur sempat dirawat sejak Jumat lalu karena sakit yang dideritanya.

Lalu apa saja program pembangunan serta kebijakan yang pernah dilakukan oleh Almarhum Saifannur selama menjabat sebagai Bupati Bireuen ?  

Salah satu terobosan yang pernah Ia (Almarhum) lakukan adalah, pernah mengeluarkan surat edaran tentang larangan bagi non muhrim untuk duduk semeja di warung kopi (warkop) atau cafe-cafe dan kedai sejenisnya. 

Surat edaran itu dikeluarkan pada tahun 2018 lalu dan diteken langsung oleh Bupati Saifannur pada tanggal 30 Agustus. 

Saat itu, kebijakan yang dilakukan oleh Saifannur sempat menjadi pro dan kontra. Ada yang mendukung ada pula yang menolak karena mempertimbangkan dampak ekonomi, terutama bagi pengusaha kedai kopi. 

Dalam surat edaran itu, setidaknya ada 14 butir aturan yang mengatur tentang pengunjung atau tamu di kedai kopi, serta pelayannya. 

Dalam surat edaran itu, bagi yang non muhrim dilaran untuk duduk semeja di kedai-kedai kopi atau cafe. Selain itu juga mengatur pramusaji perempuan untuk tidak melayani tamu laki-laki, batasnya hingga pukul 21.00 WIB. 

Dalam surat edaran itu, Bupati Saifannur juga melarang kedai kopi atau cafe-cafe menjual minuman keras serta makanan tidak halal. Dia juga mewajibkan setiap warung kopi serta cafe-cafe untuk menyediakan tempat shalat dan tempat wudhu selayaknya. 

Setiap warung kopi atau cafe-cafe dilarang berjualan saat memasuki waktu shalat. Semua pekerja diminta berhenti melayani tamu saat azan berkumandang. 

Bupati Saifannur saat itu mengatakan, aturan yang dikeluarkan untuk mendukung penerapan syariat Islam di Aceh. 

Salah satu warga Bireuen, Fadil menilai, kebijakan tentang aturan larangan bagi non muhrim duduk semeja di warung kopi sangat tepat, karena Bireuen juga sebagai daerah syariat Islam. 

"Saya mendukung itu," ujar Dia. 

Namun, kata Fadil, edaran tentang larangan tersebut tampaknya tidak berjalan sesuai dengan harapan. 

"Menurut saya tapi tidak jalan, itu hanya imbauan, bukan aturan seperti perda atau qanun," ucap Fadil. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00