Kepatuhan Pejabat Sampaikan LHKPN di Singkil Mulai Meningkat

KBRN Singkil : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Aceh Singkil, mencatat kesadaran para pejabat yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Kabupaten Aceh Singkil semakin  meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Hal tersebut diungkapkan Kepala BKPSDM Aceh Singkil, melalui Kasubbid Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian (Admin LHKPN Aceh Singkil) Fazrul Ula, kepada RRI, Rabu (6/7/2022).

"Dari 128 orang atau  pejabat  yang wajib lapor LHKPN tahun ini, tercatat secara grafik sudah  seratus persen menyelesaikan laporan." sebut Fajrul 

Dijelaskan Fajrul, Pejabat yang wajib lapor LHKPN itu, Selain ASN yang sudah menduduki pangkat eselon IIa, IIb, dan IIIa. Juga  beberapa Bendahara SKPK yang mengelola anggaran diatas sebesar Rp. 20 Milyar lebih.

Diantaranya, Bendahara Dinas Pendidikan, Kesehatan, Setdakab, RSUD serta sejumlah pejabat fungsional (Auditor).

Hal itu menurut Fajrul, dapat terhimpun pada triwulan pertama tahun ini, sedangkan tahun sebelumnya, meski mereka telah membuat instruksi tentang arahan wajib membuat LKHPN bagi Aparatur Sipil Negara  (ASN) yang wajib lapor, namun respon dan kesadaran dari pejabat itu sendiri, sempat tergolong rendah dan minim.

"Jumlah LHKPN pejabat pada tahun 2021, di laporkan pada akhir Maret 2022." terangnya

Seperti diketahui, LHKPN merupakan wujud komitmen antikorupsi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara sesuai amanat Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Serta UU mewajibkan penyelenggara negara bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. Penyelenggara negara juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

Bahkan KPK juga mengingatkan agar para penyelenggara negara melaporkan harta kekayaan mereka secara jujur, benar, dan lengkap. 

Hal tersebut termaktub dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka hanya LHKPN yang terverifikasi lengkap yang akan diumumkan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar