Masa Kerja Komisioner Berakhir, Pemerintah Aceh Jangan Biarkan KKR Vakum

Foto : Istimewa

KBRN, Banda Aceh : Keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh telah memasuki tahun ke lima, yang juga berarti tahun terakhir masa kerja Komisioner KKR Aceh periode pertama, sejak mereka dilantik pada 24 Oktober 2016 silam. 

Mengacu tanggal tersebut, maka secara resmi masa kepemimpinan komisioner itu akan berakhir besok, Minggu (24 Oktober 2021). 

Divisi Riset dan Pengembangan KontraS Aceh, Fuadi Mardhatillah mengatakan, saat ini, Tim Panitia Seleksi (Pansel) Calon Komisioner KKR Aceh Periode 2021-2026 tengah bekerja menjaring sosok-sosok yang dianggap tepat menjadi komisioner di periode baru nantinya. 

"Namun di sela-sela itu, penting dipikirkan bagaimana kelanjutan dari kinerja KKR Aceh dalam melanjutkan tupoksinya, hingga dilantik komisioner KKR Aceh yang baru," kata Fuadi dalam siaran pers yang diterima rri.co.id, Minggu (24/10/2021). 

Dalam hal ini, sebutnya, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh menyoroti tingginya potensi kekosongan dalam kepemimpinan kelembagaan KKR Aceh. 

Menurut Fuadi, seharusnya Pemerintah Aceh berkenan mengambil kebijakan dengan memperpanjang masa kerja komisioner periode pertama ini untuk beberapa waktu. 

"Perlu dipahami kembali bahwa fungsi komisioner sangat jauh berbeda dengan kesekretariatan. Sekretariat hanya menjalankan fungsi administratif di sebuah lembaga. Sementara komisioner memiliki fungsi pengambil kebijakan terkait dengan kerja-kerja kelembagaan, sebagaimana diamanahkan dalam Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh," tegasnya. 

Dengan fungsi tersebut, tambah Fuadi, maka tegas, tidak boleh terjadi kekosongan kepemimpinan dalam kepemimpinan KKR Aceh. 

"KontraS Aceh juga menyesalkan sikap Pemerintah Aceh yang mengabaikan surat dari Pimpinan DPRA Aceh Nomor 161/2211 pada tanggal 11 Oktober 2021 tentang Rekomendasi Perpanjangan Masa Kerja Komisioner KKR Aceh," ucapnya. 

Padahal dalam surat tersebut, sambung Fuadi, dalam poin 2 menyebutkan perpanjangan masa jabatan Komisioner periode ini hingga terpilih komisioner periode 2021-2026. 

Bagi KontraS Aceh, sikap DPRA ini tentu diambil melalui serangkaian pertimbangan, baik yuridis maupun politis. Komisi I DPRA juga diketahui telah menggelar pertemuan dengan Biro Hukum, Biro Tata Pemerintahan dan Biro Organisasi Setda Aceh untuk membahas ini. 

"Jika dibiarkan vakum, dikhawatirkan ini bakal berdampak serius pada kerja-kerja KKR Aceh. Sebagai bagian krusial dari kesepakatan damai MoU Helsinki 2005 silam dan juga telah dimandatkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006, KKR Aceh ada untuk tiga tujuan, yakni mengungkap kebenaran atas peristiwa konflik Aceh di masa lalu, merekomendasikan reparasi (pemulihan) hak korban konflik, serta memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi berbasis kearifan lokal," terang Fuadi. 

Namun, dalam masa kerja lima tahun terakhir, kata Dia, KKR Aceh dihadang banyak kendala. Mulai dari keterbatasan anggaran, kesekretariatan yang belum mandiri, hingga minimnya dukungan politis dari para pemangku kepentingan di Aceh. 

Komitmen dan dukungan terhadap kerja-kerja KKR dalam mengungkap kebenaran dan upaya pemulihan atas peristiwa kekerasan saat konflik masa lalu, berarti menunjukkan keberpihakan yang serius terhadap mayoritas korban yang hingga kini belum terpenuhi hak-haknya. 

Karena itu, kata Fuadi, KontraS Aceh menagih keseriusan Pemerintah Aceh mengenai hal ini. Apalagi, di akhir kerjanya pada periode pertama ini, Komisioner KKR Aceh bakal merilis laporan komprehensif terkait motif, pola dan dampak dari konflik Aceh kepada publik. 

"Laporan ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi Pemerintah Aceh dalam mengambil kebijakan terkait penyelesaian masalah-masalah yang masih menjadi PR bagi Aceh, kendati perdamaian telah ditoreh 15 tahun silam," harapnya. 

Fuadi mengatakan, merawat perdamaian merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Aceh yang tertuang dalam RPJM melalui Aceh Damai, Aceh damai bisa terwujud salah satunya dengan melakukan pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM masa lalu dan kerja-kerja kelembagaan KKR Aceh secara berkelanjutan tentu akan mendukung menuju Aceh Damai. 

"Akan tetapi sangat disayangkan ternyata Pemerintah Aceh sendiri tidak terlalu serius dalam mewujudkan Aceh Damai dan membuat kelembagaan KKR Aceh kehilangan kepemimpinan," tutupnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00