Masyarakat Singkil Minta Batas Singkil - Tapteng Segera di Selesaikan

Hambalisyah Sinaga, di dampingi Kades dan Tokoh Agama, Desa Lae Balno, Danau Paris, Aceh Singkil

KBRN, Banda Aceh : Di khawatirkan akan terjadi gejolak konflik dalam masyarakat di perbatasan di Kecamatan Danau Paris Aceh Singkil, Aceh - Tapanuli Tengah (Tapteng) Sumatera Utara. Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil meminta Pemerintah Aceh Segera menyelesaikan laporan keberatan batas Aceh Singkil - Tapteng.

Pernyataan tersebut di sampaikan salah satu tokoh masyarakat (Tomas) Aceh Singkil. Ust. Hambalisyah Sinaga, kepada sejumlah wartawan. Rabu (23/06/2020).

" Jika dilihat dari GPS, Kantor Desa Lae Balno, Danau Paris, Aceh Singkil, sudah masuk dalam wilayah Pagar Nauli, Tapteng, Sumatera Utara," Kata Hambalisyah Sinaga

Sebelumnya masyarakat melalui seluruh Kepala Kampung Kecamatan Danau Paris, Aceh Singkil, melayangkan surat kepada Bupati Aceh Singkil, terkait Keberatan mereka  atas Permendagri Nomor 30 tahun 2020, tentang batas daerah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, dengan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Provinsi Sumatera Utara, yang dinilai telah merugikan wilayah Kabupaten Aceh Singkil.

Sebab dalam Permendagri tersebut, terlihat lampiran peta menunjukkan bahwa Kantor Desa Lae Balno, Kecamatan Danau Paris, Aceh Singkil, Aceh, masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara.

Sehingga menurut mereka, Peta ini tidak sesuai dan sangat merugikan batas wilayah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Karena sudah jelas tidak sesuai bukti-bukti yang ada dan hasil survey yang telah disepakati.

" Untuk itu kita berharap Pemerintah Aceh untuk segera menyelesaikan persoalan tapal batas Aceh Singkil - Tapteng, Sumut," Tambahnya

Disamping itu, Hambalisyah juga menjelaskan dalam surat Keberatan yang dilayangkan masyarakat Kecamatan Danau Paris, Aceh Singkil, tertanggal 14 September 2020 lalu, terkait keberatan batas Aceh Singkil - Tapteng. Juga turut disebutkan bukti-bukti peta wilayah tersebut yang tidak berdasar kepada Peta Belanda Tahun 1945, Peta Tahun 1960.

Kemudian bukti adanya Surat Pinjam Tabah atas nama Syahbudin Pohan (Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil) kepada Rampet Meha (Kabupaten Tapanuli Tengah) tanggal 26 Agustus 1986 sesuai dengan SK Agraria Nomor:298/AGR/VII tanggal 17 Juni 1963.

Serta adanya bukti Surat Menteri Dalam Negeri RI tentang Pemetaan Baras Daerah No:185.5/434/UM.PEM tanggal 24 Agustus 2001.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00