Sepakati APBK Perubahan, Fraksi DPR Minta Pemda Gunakan Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

KBRN,  Aceh Singkil: Tiga Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, Fraksi Golkar,  Fraksi NPKP,  dan Fraksi SAR,  menyepakati Rancangan Qanun APBK Perubahan Aceh Singkil tahun 2020 menjadi Qanun APBK Perubahan Aceh Singkil Tahun 2020. 

Kesepakatan disampaikan dalam Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Qanun APBK Perubahan TA 2020, Jumat (25/09/2020) Di Ruang Sidang Paripurna DPRK Aceh Singkil. Meskipun tiga fraksi diaepakati, namun Pemerintah Daerah diminta agar fokus menggunakan anggaran untuk Pemberdayaan Ekonomi masyarakat.

Fraksi Golkar melalui Juru Bicara Dewi Sartika Ana, juga menyampaikan Fraksi Golkar setuju dan menerima Rancangan Qanun APBK Perubahan Aceh Singkil Tahun 2020.  Fraksi Golkar meminta agar Pemerintah Daerah memprioritaskan anggaran tahun 2020 pada prioritas pemberdayaan ekonomi masyarakat,  menciptakan lapangan Kerja dan pengentasan kemiskinan. 

“Salah satu prioritas pembangunan pada Tahun Anggaran 2020 adalah pada percepatan pemberdayaan ekonomi yang terkait dengan upaya memperluas kesempatan kerja, yang mampu mengurangi angka kemiskinan secara bertahap.  Fenomena ini meruppakan realitas yang harus mendapat perhatian serius bagi kita bersama,” papar Dewi Sartika Ana.

Selanjutnya, Ramli Boga dalam Pendapat Akhir Fraksi NPKP, menyampaikan Fraksi NPKP atas pergeseran anggaran yang mengalami penurunan, diharapkan Pemda mencari sumber pendapatan lain,  sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. 

"Persoalan penurunan anggaran,  ini menjadi cambuk bagi pemerintah.   Karena itu Pemerintah  harus mencari sumber lain,  serta menambah pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat, " kata Ramli Boga. 

Sementara Fraksi SAR,  penyampaian pendapat akhir Fraksi oleh Ketua Fraksi,  Bainudin Ondo, lebih memfokuskan agar Pemda Aceh Singkil mengoptimalkan pendapatan.  Serta mengontrol penggunaan Dana Covid yang Besar. 

"Meskipun kondisi kristis, Pemda harus tetap optimis dalam kondisi sulit. Kami minta Pemda agar mengoptimalkan pendapatan.  SAR menekankan Pemda untuk memanfaatkan momentum perubahan dengam sebaik-baiknya. Kami berharap Pemda agar lebih giat lagi mengontrol alokasi anggaran Dana Covid yang begitu besar.  Kami juga meminta Pemda agar memprioritaskan penanganan ekonomi masyarakat dan UMKM," kata Bainudin. 

Adapun APBK Perubahan yang disepakati bersama yaitu dengan posisi berimbang,  rincian:  Pendapatan Rp 859.835.071.195, Belanja Rp 874.620.072.542,45. Surplus/Defisit (14.785.001.347,45), Silpa 16.229.261.347,45, pengeluaran pembiayaan 1.444.260.000, dan pembiayaan Netto 14.785.001.347,45. 

Selain itu tiga fraksi juga menyepakati Dua Rancangan Qanun lainnya, yaitu Raqan Kabupaten Aceh Singkil tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil, dan Raqan Kabupaten Aceh Singkil tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 – 2022.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00