Kejari Bireuen Geledah Kantor PNPM, Sita Uang Dugaan Korupsi Rp 484 Juta Lebih

Kajari Bireuen Mohamad Farir Rumdana SH MH didampingi Kasi Pidsus Muhammad Rhazi SH MH, Kasi Intelijen Muliana, SH dan Dewangga selaku jaksa fungsional, memperlihatkan uang yang disita, Rabu sore, 29 Juni 2022 (foto:Acehekspres.com)

KBRN, Bireun : Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen, menyita uang dugaan korupsi dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tahun 2022 di Kecamatan Jeumpa, Kabupaten setempat, sebesar Rp 484.593.000,-

Selain menyita uang tunai ini, sejumlah barang bukti lain ikut diamankan saat penyidik melakukan penggeledahan kantor dan ruangan bendahara PNPM Kecamatan Jeumpa, Rabu (29/6/2022) sekira pukul 11.30 WIB.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bireuen, Mohamad Farid Rumdana, SH MH, menjelaskan, Setelah melakukan pengeledahan di kantor PNPM di Gampong Cot Tarom Tunong, kemudian menggeledah kantor Camat Jeumpa, di Gampong Blang Bladeh.

“Penggeledahan ini penyidik berhasil mengamankan sejumlah dokumen terkait dugaan korupsi dana SPP itu,” kata Kajari Mohamad Farid Rumdana, saat konferensi pers di Kantor Kejari setempat, Rabu sore (29/6/2022).

Selanjutnya, tim didampingi Ketua BKAD Bireuen dan Sekretaris BKAD menuju ke Bank Aceh mengamankan uang kas PNPM Rp 454.500.000, hasil dari pengembalian pinjaman dari kelompok yang macet, milik PNPM dalam rekening Bank Aceh atas nama SPP PNPM Kecamatan Jeumpa.

"Uang itu lalu dibawa ke kantor PNPM dan penyidik melakukan penyitaan terhadap uang, dokumen lalu membawa ke kantor Kejaksaan Negeri Bireuen," ujar Kajari.

Penggeledahan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor: Print-01 /L.1.21/Fd.1/05/2022 tanggal 17 Mei 2022, berdasarkan surat Perintah Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor: Print-620/L.1.21/Ft.1/06/2022 tanggal 6 Juni 2022.

Dan surat Penetapan Ketua pengadilan Negeri Bireuen Nomor 68/Pen.Pid/2022/PN Bir tanggal 17 Juni 2022 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada PNPM tahun 2022 di Kecamatan Jeumpa.

Penggeledahan dipimpin Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Bireuen Muhammad Rhazi, SH, MH, didampingi Kasi Intelijen Kejari Muliana, SH, berhasil mengamankan sejumlah dokumen terkait, berhubungan proses penyidikan perkara dan menyita uang total Rp 484.593.000.

"Uang tersebut telah ditambahkan dengan uang diserahkan langsung ke kantor Kejari Bireuen, dalam masa penyelidikan sebesar Rp30.093.000, kemudian uang itu akan dititipkan ke RPL Kejari Bireuen, Kamis 30 Juni 2022," kata Kajari Mohamad Farid Rumdana.

Lanjutnya, untuk diketahui sejak bulan Maret 2022 total tunggakan dana dari kelompok peminjam dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Jeumpa Rp Rp 2.172.328.000. Kejari sudah meminta kepada tim auditor untuk penghitungan kerugian negara.

“Penyidik terus berupaya menyelesaikan dan dapat menetapkan tersangka yang akan bertanggungjawab. Mudah-mudahan dalam waktu dekat telah dapat ditetapkan tersangka, dan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Banda Aceh,” kata Kajari

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Bireuen Muhammad Rhazi, mengatakan, kendala penyidik menetapkan tersangka, karena penanganan kasus ini melibatkan banyak orang terhadap simpan pinjam kelompok, ada sekitar 50 Gampong.

Setiap gampong itu terdapat kelompok lebih 10 kelompok, sehingga agak molor penyidik dapat menetapkan tersangka. Dimana untuk keterangan meski diperoleh dari kelompok telah menyimpan atau macet pengembalian dananya.

Terkait jumlah saksi telah diperiksa, kata Muhammad Rhazi, penyidikan mulai 27 April 2022, sampai hari ini sudah mintai keterangan 62 saksi terdiri Badan Pengawas Unit Pengelola Keuangan (BP-UPK), Unit Pengelola Keuangan (UPK), Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan yang banyak itu ketua-ketua kelompok atau mewakili ketua kelompok.

“Tidak menutup kemungkinan kalau dikecamatan lain juga terjadi, kami akan terus telusuri dan harus menjadi perhatian bagi pelaksana PNPM karena ini adalah uang Negara yang harus dipertanggungjawabkan, dan harus tepat sasaran dan efektif,” kata Muhammad Rhazi.(*)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar