Tidak Dilibatkan Dalam Pembahasan, BPKam Blok 15 Gumer Menilai R-APBKam di Duga Ilegal

KBRN, Singkil : Tidak dilibatkan pada saat pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (R- APBKam) tahun ini, Badan Permusyawaratan Kampung (BPKam) Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, menduga Dokumen  Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) Desa tahun 2022 ilegal alias cacat hukum.

Menurut Badan Permusyawaratan Kampung (BPKam) itu, R- APBKam Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil ini, dinilai tidak mengikuti arahan yang tercantum pada aturan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksana UU 6/2014, Permendes Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, Kemudian Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawatan Desa.

Terutama, Permendagri Nomor 111 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, yang termaktub pada  BAB III Peraturan Desa Bagian Kesatu ' tentang Perencanaan' Pasal 5 ayat 1.

Tertulis di sana, Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD/BPKam dalam rencana kerja Pemerintah Desa (RKPDes) atau sebutan di Aceh Singkil (RKPKam).

Hal tersebut diungkapkan Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPKam), Idrus Syahputra. Kepada sejumlah wartawan, Rabu (29/6/2022)

"Hingga saat ini kami tidak pernah dilibatkan membahas R-APBKam. Tiba - tiba sudah menjadi APBKam Blok 15 Tahun 2022. Bahkan, infonya penarikan dana baik bersumber dari APBN maupun dari APBK sudah pernah diterima," Sebut Idrus Syahputra

Disamping itu Idrus juga mengungkapkan, Pada paragraf lain dalam Permendagri Nomor 111 tahunan 2016 Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD. Pasal 7 ayat 1 BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa . Ayat 2 Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa , rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa , rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

"Serta yang paling terpenting rancangan terkait Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa." Tegas Idrus

Lebih lanjut Idrus mengakui, pihaknya terlibat dalam proses dan tahapan penganggaran hanya saat pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Kampung (Musrenbang) pada pertengahan Desember 2021 lalu. Sedangkan, pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPKam) dan pengesahannya sebagai dasar belanja pemerintah kampung tahun 2022,  Tidak pernah ada. Padahal kata dia, pihaknya sudah pernah menyarankan segera disusun RKPKam.

Ditempat terpisah, ketika dikonfirmasi, Plt. Kepala Kampung Blok 15, Gunung Meriah, Aceh Singkil, Aceh. Sunarti, tentang tidak adanya dugaan keterlibatan BPGKam dalam pembahasan R- APBKam tahun ini, dirinya enggan untuk memberikan komentar dan tanggapan.

" Kalau masalah itu, saya tidak komentar. Tanyakan aja sama yang bersangkutan. Kalau kami tidak ada masalah, mungkin dia (BPKam) ada masalah." sebut Sunarti melalui telpon selulernya, Kamis (30/06/2022)

Seperti diketahui, syarat pengajuan pencarian ADK serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Selain pihak Desa wajib melampirkan sejumlah kelengkapan administrasi surat pernyataan tangung jawab atas penggunaan ADK dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Kemudian Surat Fakta Integritas Kepala Kampung siap bertanggung jawab penggunaan dana kampung. Serta bersedia diaudit, dan siap menerima konsekuensi hukum. juga harus dibuat surat pernyataan verifikasi melalui tim verifikasi Kecamatan kepada DPMK. 

Selanjutnya, baru pihak DPMK  mengeluarkan rekomendasi kepada BPKK untuk usulan permohonan pencairan Dana.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar