Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Perkara Tindak Pidana atas nama Tersangka Ali Usman Bin Alm Tajudin

KBRN, Banda Aceh : Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Dr. Fadil Zumhana melakukan ekspose, Senin (24/1/2022) dan menyetujui Permohonan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Perkara Tindak Pidana atas nama Tersangka Ali Usman Bin Alm Tajudin yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) tentang Penganiayaan.

Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, Nilawati, SH. MH menjelaskan kepada RRI, Selasa (25/1/2022) adapun kasus posisi singkatnya yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 wib, saat itu Korban (Rajuddin) sedang mengendarai satu unit mobil milik Korban (Rajuddin) dari Desa Ujung Tanah Kec. Setia Kab. Aceh Barat Daya yang mana tujuan Korban (Sdra Rajuddin) pada saat itu hendak pulang ke rumah Korban (Rajuddin) yang beralamat di Desa Lhang Kec. Setia Kab. Aceh Barat Daya, dan saat itu Korban (Rajuddin) melintas dari Desa Rambong Kec. Setia Kab. Aceh Barat Daya dan pada saat Korban (Sdra Rajuddin) melintas di jalan desa tersebut Korban (Rajuddin) melihat ada seorang anak kecil yang sedang bersepeda dan terjatuh dipinggir jalan desa tersebut.

“Melihat kejadian itu Korban (Sdra Rajuddin) memberhentikan mobil yang Korban(Sdra Rajuddin) kendarai dan turun dari mobil milik Korban (Sdra Rajuddin) untuk menolong anak yang terjatuh tersebut dan pada saat Korban (Sdra Rajuddin) hendak menolong anak tersebut, tiba-tiba dari arah belakang korban(sdra RAJUDDIN) tiba-tiba Sdra ALI USMAN memukul bagian belakang kelapa Korban (Sdra Rajuddin) sehingga pada saat itu mengenai bagian belakang telinga sebelah kanan Korban (Sdra Rajuddin) dan mengalami luka lecet dan saat itu Sdra ALI USMAN juga mengatakan kepada Korban (Sdra Rajuddin) ” SUDAH MASUK KE KAMPUNG ORANG KAMU TABRAK LAGI ANAK ORANG” dan saat itu Korban (Sdra Rajuddin) hanya diam saja agar tidak terjadi keributan lagi. dalam perkara ini tersangka dapat dipersangkakan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana”, rinci Nilawati.

Dijelaskannya, adapun alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain pertama Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana/belum pernah dihukum, kedua Pasal yang disangkakan tindak pidananya diancam pidana paling lama 5 (lima) tahun, ketiga Tersangka merupakan tulang punggung keluarga, keempat Telah ada kesepakatan perdamaian antara tersangka dengan korban pada tanggal 13 Januari 2022, kelima Tahap II dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2022 dihitung kalender 14 (empat belas) harinya berakhir pada tanggal 26 Januari 2022, dan keenam Masyarakat merespon positif.

“Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dalam penyampaian ekspose hari ini sangat mengapresiasi Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya beserta jajarannya berusaha keras menjadi fasilitator dalam proses penyelesaian perkara melalui restorative justice dalam perkara yang berhubungan dengan permasalahan keluarga, hubungan kekerabatan harus dijaga karena hukum pidana itu ultimum remedium (upaya terakhir) dimana pentingnya membangun mindset Jaksa yang mengeser mindset legalistic formil ke restorative justice supaya hubungan keluarga tidak pecah, terang Nilawati

Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya selanjutnya akan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Sebelum diberikan SKP2, Tersangka telah dilakukan perdamaian oleh Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat daya tersebut baik terhadap korban, keluarga korban, yang disaksikan oleh Tokoh Masyarakat maupun dari penyidik Kepolisian.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar