Terjerat Kasus Korupsi Jembatan, Kadisnakermobduk Aceh Jadi Tersangka

Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh (Tengah) saat menyampaikan keterangan pers kasus korupsi jembatan Gieng gieng Pidie di kantor Kejaksaan Tinggi Aceh, Jumat (22/10/2021).

KBRN, Banda Aceh : Kejaksaan Tinggi Aceh menetapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Fajri, sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi pembangunan jembatan Gienggieng Kabupaten Pidie, Aceh. 

Selain FJ, penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh juga menetapkan empat tersangka lain berinisial Jf Kepala UPTD Wil I Selaku KPA kemudian KN selaku PPTK, SF selaku Wakil Direktur CV.Pilar Jaya dan RM selaku Site Engeneer PT.Nuasa Galaxy. 

Diketahui, pada saat pembangunan jembatan Gieng gieng berjalan, FJ saat itu masih menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Aceh yang sekaligus sebagai pengguna anggaran tahun 2018. 

Kasus korupsi tahun anggaran 2018 pada Dinas PUPR Aceh itu terdapat pagu anggaran untuk kegiatan lanjutan bersuber dari dana otsus kab/kota senilai Rp 2.1 Miliar 

"Bahwa sebelumnya sudah dilakukan pekerjaan abutmen tahap I ditahun 2017 sedangkan tahun 2018 tahap II pemasangan rangka baja dan ditahun  2019 tahap III pekerjaan pengecoran lantai dan pengaspalan," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Muhamad Yusuf di Banda Aceh, Jumat (22/10/2021). 

Dia menjelaskan, setelah dilakukan pelelangan di ULP Aceh, pokja menetapkan CV. Pilar Jaya sebagai pemenang dengan penawaran harga rp. 1.877.037.195.55,. Kontrak pembangunan jembatan ini berdasarkan surat perjanjian nomor : 37 – ac/uptd-I/pupr/apba/2018 tanggal 28 September 2018 antara Kepala UPTD wil I selaku KPA dengan wakil Direktur CV. Pilar Jaya. 

"Untuk pengajuan dokumen penawaran pada saat tender CV.Pilar jaya membawa dokumen dukungan dari PT.Woog Neer Biro, padahal semua dokumen tersebut palsu karena PT.Woogneer Biro tidak pernah memberikan dukungan kepada CV Pilar Jaya dan SKA tenaga ahli semuanya hanya untuk kelengkapan ADM saja namun tidak bekerja," terang Yusuf. 

Yusuf menjelaskan lebih jauh kronologi kasus ini saat sebelum pelaksanaan pekerjaan pelaksana (CV.Pilar jaya) merubah dukungan dari PT.Woog Neer biro Indonesia ke PT Yambala indonesia tanpa adanya adendum dan kajian tehnis dari tim dinas pupraceh dan disetujui oleh PPTK dan KPA. Kemudian pekerjaan rangka baja jembatan gigeng tersebut tidak pernah dilakukan mc-0 dan sampai habis masa/waktu kontrak ditahun 2018 belum dikerjakan sama sekali serta konsultan pengawas tidak melakukan pengawasan sampai kontrak pengawasan habis waktu kontraknya. 

Lebih lanjut kata Yusuf, KPA pada 18 Desember 2018 mendapat teguran dari inspektorat provinsi aceh untuk tidak melanjutkan pekerjaan dikarenakan realisasi masih nol persen (0%) dan tidak melanjutkan pekerjaan karena tidak cukup waktu. 

Bahwa selanjutnya PPTK mengadakan rapat scm (show cause meeting) dengan wakil direktur CV.Pilar Jaya, dan wakil direktur CV.Pilar Jaya menyatakan sanggup mendatangkan rangka baja dengan segera, sehingga oleh PPTK, tidak melakukan pemutusan kontrak dengan persetujuan KPA. 

Kemudian PPTK dan KPA menyetujui  pembayaran 100% (tahap II) sebagaimana dalam laporan as built drawing (mc 100) dengan spm nomor : 00549/spm-bl/1.01.03.01/2008 tanggal 27 desember 2018 sebesar rp. 1.313.926.036,-, namun sebenarnya pekerjaan tersebut belum dikerjakan sama sekali. 

Lebih lanjut kata Yusuf, pelaporan konsultan pengawas kepada pptk pengawasan pekerjaan rangka baja jembatan gigeng tersebut sampai 27 desember 2018 masih 0%. Namun site engeneer (konsultan pengawas) membuat laporan pekerjaan 100% untuk pembayaran 100%. 

"Semua dokumen yang digunakan sebagai kelengkapan administrasi untuk pembayaran dipalsukan wakil direktur cv.Pilar jaya selaku pelaksana dan ditanda tangani oleh KPA, PPTK site engeneer (konsultan pengawas) padahal mengetahui pekerjaan tersebut belum selesai sama sekali. Pekerjaan tersebut telah dilakukan serah terima pekerjaan sesuai dengan berita acara serah terima pekerjaan  nomor 630/2734.A/ba.Stp/pptk-iii/uptd-I/xii/2018 tanggal 18 desember 2018 dari pelaksana cv. Pilar jaya kepada KPA," ungkapnya. 

Meurut Yusuf, pekerjaan rangka baja jembatan gigeng tersebut tidak ada dilakukan pemeriksaan pekerjaan oleh tim pphp dinas pupr aceh dan pengguna anggaran (PA) yang mempunyai tugas mengawasi penggunaan anggaran tidak mengawasi penggunaan anggaran tersebut. 

Terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan serah terima asset yang dituangkan dalam berita acara nomor : 032/664/pupr/2018 tanggal 31 desember 2018 dari Kadis PUPR Aceh tahun 2018 (selaku pengguna anggaran) Kepada Kadis PUPR Pidie tahun 2018 yang dilakukan pada bulan februari 2019 (berlaku mundur)Bahwa ketika dilakukan pekerjaan lanjutan tahap III pengecoran lantai jembatan gigieng ta. 2019 dari dana APBK Kabupaten Pidie berupa pengecoran lantai jembatan terjadilah lendutan pada girder jembatan. 

"Sehingga Dinas PUPR Pidie menghentikan pekerjaan pengecoran. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan fisik dilapangan oleh tim tehnik dari unsyiah menurut dr. Ir. Muttaqin Hasan, M.T., ketua lab forensik struktur bangunan unsyiah berpendapat bahwa hasil desain jembatan girder kuala gigieng  Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten. Pidie ta. 2018. 

"Secara teknis tidak layak karena girder jembatan gigieng tersebut tidak memenuhi persyaratan dalam RSNI t-03- 2005 untuk memikul beban jembatan sebagaimana disyaratkan dalam sni 1725:2016 sehingga tidak aman untuk digunakan," pungkas Kajati Aceh. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00