Tidak Menimbulkan Kerugian Negara, Penyelidikan Kasus Bansos Konflik di Singkil di Hentikan

Muhammad Husaini Kepala Kejaksaaan Negeri Aceh Singkil

KBRN, Banda Aceh : Penanganan kasus dana bansos Konflik di Kabupaten Aceh Singkil, yang sebelumnya telah memasuki tahap penyelidikan oleh pihak Aparat Penegak Hukum (APH). Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Singkil, secara resmi di hentikan.

Pemberhentikan penyelidikan kasus bansos senilai Rp. 1,9 Miliar itu, di sebabkan karena dalam proses realisasi kepada penerima manfaat oleh pengguna dana tidak ada ditemukannya kerugian negara.

Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil (Kejari), Muhamamd Husaini. Ketika di konfirmasi RRI, beberapa hari yang lalu membenarkan pihaknya telah menghentikan penanganan kasus dugaan penyimpangan penggunaan dana bantuan sosial (Bansos) konflik, tragedi rumah ibadah 13 Oktober 2015 silam.

Alasan kuat, yang membuat dirinya bersama dengan tim Kejaksaan Negeri Aceh Singkil memutuskan untuk menghentikan penanganan kasus ini, karena dalam tahap penyelidikan mereka tidak ada menemukan kerugian negara terkait realisasi penggunaan dana tersebut.

" Setelah kita kumpulkan data dan memeriksa sejumlah saksi, dapat di simpulkan tidak ada di temukan kerugian Negara. Sehingga di hentikan penyelidikannya, dan sudah kita laporkan kepada Pimpinan," sebut Muhammad Husaini, Senin (25/07/2021) kemaren.

Kemudian, selama proses penyelidikan kasus itu. Selain sempat memeriksa Badan Pengelola Keuangan Kabupaten (BPKK) sebagai saksi, Juga untuk mendapatkan data yang kongkrit, tim dari Penyelidikan Kejaksaaan Negeri Singkil, telah meminta keterangan dari sejumlah saksi lainnya. Seperti,  Bakesbangpol dan s dinas terkait Provinsi Aceh sudah diperiksa.

"Setiap perkara harus didukung alat bukti, dana Bansos ini tidak ada ditemukan penyimpangan penggunaan anggaran. Sebab, dana bansos itu masih ada dan setiap tahun ada sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa)," tambahnya 

Lebih lanjut Kata Husaini, persoalan ini kembali muncul setelah ada nama - nama penerima yang tidak masuk dalam SK Bupati karena tidak di proses. Akan tetapi, mereka memaksa untuk diproses. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya kembali kekisruhan. Namun untuk tahun ini, jika proses realisasi kembali di lanjutkan,  seluruh penerima manfaat bansos harus berdasarkan surat Keputusan (SK) Bupati setempat.

" Masih ada sekitar 300 orang seluruhnya yang akan dibagikan," Sebut Muhammad Husaini 

Di samping itu, ketika di singgung proses pencairan sebelumnya, Muhammad Husaini menilai, realisasi bansos ini sudah sesuai  dilaksanakan dengan melalui transfer ke rekening masing-masing penerima manfaat oleh Badan Pengelola Keuangan Kabupaten (BPKK). Serta sebagian ada juga yang direalisasika oleh Tim Rekonsiliasi.

Diberita sebelumnya, dugaan penyimpangan penggunaan anggaran Bansos tahun 2018 senilai Rp1,9 Miliar masuk ke Kejari Singkil. Tercatat, sekitar Januari 2021 berdasarkan laporan resmi dari sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Mantan Tim Rekonsiliasi serta Tim Verifikasi dan Identifikasi Aceh Singkil.

Di ketahui, dana Bansos korban konflik senilai Rp. 1,9 Miliar ini, masing - masing bersumber dari APBA sebesar Rp1,5 miliar, dan senilai Rp. 400 juta dari APBK Aceh Singkil.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00