Tahun 2020 Pagu Anggaran Dipa di KPPN Atambua Mengalami kenaikan.

KBRN, Atambua : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Atambua menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020 kepada 53 Satuan Kerja (Satker) dan penandatanganan pakta integritas, DIPA diserahkan secara langsung olehg Kapala KPPN Atambua kepada 53 Satker dari Kabupaten Belu, Malaka dan Timor Tengah Utara, berlangsung di aula Hotel Matahari, Atambua Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Selasa (26/11/2019).

Kepala KPPN Atambua Suharto, menjelaskan, total pagu sebesar Rp 477,9 miliar naik sebesar Rp 43,6 miliar dibandingkan pagu awal tahun 2019 sebesar Rp 434,3 miliar.  Adapun total alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 yang akan disalurkan oleh KPPN Atambua untuk Pemerintah Kabupaten Belu, TTU dan Malaka sebesar Rp742,9 miliar terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp375,3 miliar dan Dana Desa sebesar Rp367,6 miliar.  Alokasi DAK Fisik TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp73,3 miliar atau -16,3 % dibandingkan tahun 2019, sedangkan alokasi Dana Desa TA 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp12,9 miliar atau 3,6 % dibandingkan tahun 2019. Pada Tahun 2020 terdapat perubahan kebijakan dalam penyaluran DAK Fisik untuk mendorong penyerapan dan capaian output agar dapat direalisasikan lebih awal. 

Sementara Dana Desa 2020 dialokasikan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa sehingga diharapkan lebih dititikberatkan kepada pemberdayaan masyarakat desa.

“Mereview kembali pelaksanaan anggaran Tahun 2019 yang sebentar lagi akan kita akhiri, berdasarkan evaluasi kami menunjukkan pola yang membaik namun belum eksponensial atau revolusioner. Akselerasi lonjakan penyerapan masih terlihat di triwulan akhir tahun berjalan.”Pungkasnya

Kondisi tersebut jelas Suharto, tentu saja belum dapat memberikan kontribusi optimal belanja pemerintah bagi stimulus perekonomian di Provinsi NTT dan dapat memicu inflasi karena tertumpuknya kegiatan dan tagihan di akhir tahun anggaran. 

"Evaluasi telah sering dilakukan, namun tidak cukup dengan tindakan evaluasi secara formal namun kita perlu langkah konkrit  sehingga memiliki nilai lebih terhadap perputaran perekonomian di Provinsi NTT serta langsung berdampak di tahun anggaran berkenaan,”Ungkapnya.

Kesempatan yang sama usai menerima DIPA Bupati Timor Tengah Utara Raimundus Sau Fernandes menyoroti pengelolaan dana alokasi khsus yang masih terkendala akibat terjadi kesalahan nomenlatur yang bisa bedampak pada penguranagan dana untuk kabupaten laiinyanya sehingga kedepan perlu adanya kerjasama dan koorinasi sehingga tidak terjadi keerlambatan dan kesalan yang akan berdampak buruk.

“Sumber daya manusia dalam pengelolaan anggaran ditingkat kabupaten yang belum maksimal juga berdampak pada keterlambatan pengelolaan anggaran, sehingga pendampingan dari KPPN Atambua perlu secara rutin diberikan,”Tegasnya.

Kesempatan yang sama asisten III setda Belu, Alredo Amaral mengatakan, dipa yang telah di serahkan oleh kppn di harapkan dapan di kelola secara baik untuk menunjang pembangunan di kabupaten belu. 

“Diharapkan pada tahun 2020 paling lambat bulan maret telah mulai di lakukan pengerjaan proyek yang berasal dari dipa sehingga pengerjaanya daPat terselesaiakan hingga akhir tahun,”Katanya.

Asisten II Setda Malaka Silvester Leto membacakan sambutan Bupati Malaka Stevanus Bria Seran yang menegaskan, dalam pengelolaan anggaran harus secara bersih dan bebas dari raktek korupsi karenanya perlu koordinasi dan kerjasama yang efektiv antara pemerintah daerah dan intasi vertikal yang berada didaerah.

“Jika ada perubahan regulasi perlu secara cepat disampaikan kepada pemerintah daerah,”Pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00