Kecewa Rapat Evaluasi ditunda, Anggota DPRD TTU Segel Ruang Pimpinan DPRD

Sejumlah Anggota DRPD TTU saat melakukan Penyegelan Ruang Kerja Pimpinan DPRD TTU, kamis (28/01/2021).jpg

KBRN, Kefamenanu: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan aksi penyegelan ruang kerja Ketua serta dua Wakil Ketua DPRD TTU.

Aksi penyegelan tersebut, dilakukan lantaran para anggota DPRD TTU kecewa atas sikap para pimpinannya yang dinilai secara sepihak membatalkan agenda rapat evaluasi kinerja lembaga DPRD yang sesuai rencana akan dilaksanakan pada kamis, (28/01/2021).

Anggota DPRD TTU dari Partai Demokrat, Yohanes Salem kepada RRI menuturkan, aksi penyegelan tersebut merupakan akumulasi reaksi kekecewaan anggota DPRD terhadap sikap pimpinan DPRD yang selalu menghindar untuk melakukan evaluasi kinerja lembaga DPRD.

" kami menyikapi sikap pimpinan DPRD yang tidak konsisten terhadap komitmen untuk dilakukan evaluasi terhadap kinerja lembaga DPRD tahun 2020, sebab seluruh anggota DPRD berikhtiar untuk lembaga DPRD diawal tahun 2021 wajib melakukan evaluasi segala kekurangan di tahun 2020 untuk 2021 kita perbaiki, " ungkap Anggota Komisi III DPRD TTU dari Partai Demokrat, Yohanes Salem kepada RRI, kamis (28/01/2021).

Sekertaris Fraksi Ampera tersebut mengatakan, evaluasi kinerja digagas oleh anggota DPRD untuk menyikapi lambatnya pimpinan DPRD dalam mengakomodir setiap usulan anggota DPRD atas aspirasi masyarakat yang tidak pernah ditindaklanjuti.

" evaluasi umum diawal tahun 2021 terhadap kinerja DPRD tahun 2020 untuk memperbaiki kinerja, namun pimpinan selalu menghindar , terakhir dalam rapat koordinasi pada tanggal 26 januari 2021 disepakati untuk diagendakan rapat evaluasi pada tanggal 28 januari 2021, setelah semua anggota hadir, ternyata pimpinan secara sepihak menunda lagi jadwal rapat evaluasi ke minggu depan tanpa alasan yang jelas, " terangnya.

Ketua DPC Partai Demokrat kabupaten TTU tersebut menjelaskan, sejumlah aspirasi masyarakat yang hingga saat ini belum ditindaklanjuti yakni, persoalan pertambangan di desa Naiola kecamatan Bikomi Selatan, yang telah dilakukan kunjungan lapangan oleh anggota DPRD dan dipimpin oleh ketua DPRD sejak bulan Juli 2020, hingga saat ini belum direspon.

Selain itu, lanjut Yohanes, pembentukan pansus guna mendalami persoalan persoalan tenaga kontrak daerah yang belum mendapatkan haknya sebagai tindaklanjut atas aspirasi para guru yang telah diterima oleh Komisi atau alat kelengkapan DPRD beberapa waktu lalu, hingga saat ini belum juga ditindaklanjuti oleh pimpinan DPRD.

Legislator asal Dapil IV TTU tersebut memastikan, penyegelan ruang kerja pimpinan akan terus dilakukan hingga pimpinan DPRD menyediakan waktu untuk melakukan evaluasi.

" selama ini DPRD sebagai lembaga aspirasi, banyak aspirasi yang masuk ke lembaga DPRD, tetapi tidak secara tuntas direspon oleh lembaga DPRD " jelasnya.

Terpisah, Ketua DPRD TTU, Hendrik Fredrik Bana saat ditemui RRI menjelaskan, pihaknya tidak membatalkan secara sepihak agenda rapat evaluasi kinerja DPRD yang telah disepakati, melainkan menunda agenda rapat tersebut lantaran pelaksana sekretariat dewan bersama staff saat ini sedang melaksanakan tugas di kupang terkait pelantikan Bupati dan Wakil Bupati TTU terpilih.

" kami sudah menyampaikan melalui WA grup DPRD bahwa jadwal evaluasi tersebut ditunda sampai hari senin, (01/02/2021), dan resmi dalam WA grup DPRD dan secara prosedural dalam tata tertib DPRD nomor 1 tahun 2019, telah menjelaskan bahwa yang mengatur administrasi secara keseluruhan adalah sekretariat, plt. Sekwan sementara ini berada di kupang, kami perintahkan ke sana untuk mengantar seluruh dokumen terkait proses pelantikan Bupati dan Wakil Bupati TTU terpilih di Biro Tatapem, " ungkapnya.

Hendrik juga menyayangkan pernyataan serta tindakan yang dilakukan oleh anggotanya, menurut Hendrik, sikap tersebut dinilai terlalu emosional, tidak tepat dan sangat tidak elegan.

" saya punya kekhawatiran, jangan sampai dalam proses evaluasi kita saling menyudutkan satu sama lain, sebagai ketua dan sebagai unsur pimpinan, saya harus taktis mengelola berbagai perbedaan menjadi suatu potensi yang baik untuk menjaga marwah dan wibawa lembaga DPRD, " jelasnya

Terkait rencana akan dilayangkannya Mosi tidak percaya dari anggota DPRD terhadap pimpinan DRPD serta akan diusulkannya ke Badan Kehormatan DPRD untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan, menurut Hendrik, yang melakukan evaluasi terhadap pimpinan DPRD adalah partai politik.

" tolong diketahui bersama bahwa kami ini ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD bersifat kolektif kolegial, ingat, kami bukan diproses melalui pemilihan di DPRD, kami diberikan tugas tambahan oleh partai politik, yang mengevaluasi kami adalah partai politik apabila kami tidak menjalankan amanat, ingat ini, supaya jangan sampai tersesat dalam konsep-konsep seperti ini. Apa urgensinya, sangat menyedihkan berarti ini sangat subyektif sekali, " tegasnya.

Sebagai seorang politisi di lembaga DPRD, lanjut Hendrik, meskipun memiliki hak konstitusi namun sikap dan tindakan elit politik seperti itu sangatlah tidak tepat dan tidak sesuai kebutuhan era sekarang.

Hendrik menambahkan, program kegiatan di DPRD sudah ditetapkan dalam paripurna dan semuanya berjalan normal sesuai alur regulasinya.

" saya sedih sekali pernyataan model begitu, kalau ada teman-teman anggota DPRD mengatakan seperti itu, maka itu pernyataan penyesatan, maka saya sarankan, tolong baca aturan regulasi itu secara tuntas, " pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00