Potensi Pelanggaran Pidana. Bawaslu Dalami Kampanye di Halilulik.

Ketua Bawaslu Kabupaten Belu, Andreas Parera.

KBRN, Belu : Tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Belu, diwarnai aksi konvoi yang dilakukan pasangan calon petahana. Usai kampanye terbatas di Halilulik Kecamatan Tasifeto Barat pekan kemarin.

Konvoi yang dilakukan pasangan petahan dari  informasi. Polres Belu tidak pernah mengeluarkan izin bahkan pelarangan sudah disampaikan untuk tidak melaksanakan konvoi, sebagi hal yang selalu diingatkan.

Demikian penegasan Kepolres Belu AKBP. Khairul Saleh. Selasa, (20/10/2020)

"Tidak ada, untuk konvai selama kampanye tidak di bolehkan kita sudah ingatkan dari awal. Tapi mekanismenya itu Bawaslu yang menegur, jika tidak mengindahkan ketentuan Bawaslu baru kita bubarkan,"

Lanjut Kapolres Belu, terhadap peristiwa tersebut kedua belapihak yang bentrok telah dimediasi, sehingga situasi sudah kembali kondusif. Namun untuk beberapa laporan yang masuk akan diproses.

Ketua Bawaslu Kabupaten Belu Andreas Parera saat dihubungi, menanggapi konvoi yang dilakukan paket petahana hingga berbentut terjadinya bentrok mengatakan, berdasarkan ketentuan UU nomor 1 tahun 2015 larangan tentang konvoi sangsi bisa berupa pidana. Sesuai ketentuan, prosedurnya Bawaslu  melakukan penelusuran. Tergantung hasil penelusuran nanti kalau terpenuhi unsurnya kita lanjutkan prosesnya.

"Untuk itu, sejak kejadian hingga saat ini, statusnya sedang dalam proses penelusuran. Duduk perkaranya seperti apa, itu sesuai dengan ketentuan kami harus lakukan kajian, pengumpulan data dan informasi baru bisa menyatakan ini pelanggaran atau bukan," jelasnya.

Pada prinsipnya Bawaslu merespon kasus tersebut untuk diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku, karena berpotensi pidana sehingga melibatkan unsur Gakumdu Kepolisian dan Kejaksaan. Pungkas Ketua Bawaslu Belu Andreas Parera.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00