Pemda Belu Terima Rekomendasi Komisi ASN, Terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas 9 Camat.

Penjabat Sementara Bupati Belu, DRS. Zakarias Moruk. MM

KBRN, Belu : "Terkait 9 camat, kami sudah terima rekomendasinya dari Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN)," demikian pernyataan Penjabat Sementara Bupati Belu Zakarias Moruk di Lantai satu Kantor Bupati Belu. Senin, (19/10/2020).

Penjabat Sementata Bupati Belu memastikan, surat rekomendasi dari Komisi ASN mengenai 9 camat tengah dipelajari, sebelum  menentukan langkah selanjutnya.

“Kami lagi mempelajari surat dari KASN ini, baik dengan regulasinya maupun regulasi yang akan kita pakai yang sudah direkomendasi KASN PP 53 tahun 2014 tentang disiplin Aparatur Sipil Negara," tuturnya.

Rekomendasi Komisi ASN setelah ditelusuri dan didalam, selanjutnya menyampaikan kepada  penjabat  Sekertaris Daerah (Sekda) sebagai penjabat pembina kepegawaian. 

"Rekomendasi ini akan diserahkan ke Penjabat Sekda, untuk sebisanya melaksanakan evaluasi terkait dengan surat Komisi ASN yang masuk," jelasnya.

Menyangkut 1 ASN yang merupakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD) Belu, yang juga direkomendasikan ke KASN dengan kasus dan pada tempat yang sama, rekomendasinya menyusul.

“Kami baru dapat yang 9 orang Camat. Sementara satunya lagi kan jabatannya pejabat tinggi Pratama. Pasti akan menyusul,” kata Zakarias Moruk.

Untuk diketahui, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Belu menemukan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan 9 Camat dan 1 pejabat tinggi pratama dalam acara ritual adat yang berlangsung di Desa Dubesi, Kecamatan Nanaetduabesi, Kabupaten Belu.

Dalam ritual adat tersebut, terdapat pernyataan-pernyataan yang mendukung salah satu paket yang diperkuat dengan bukti-bukti. Dimana dalam dugaan Bawaslu  telah melanggar netralitas sebagai ASN.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00