Pemkab TTU Tetapkan Status Darurat Kekeringan di 95 Desa/Kelurahan

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten TTU, Yosefina Lake.jpg

KBRN, Kefamenanu: Pemerintah kabupaten Timor Tengah Utara, provinsi Nusa Tenggara Timur, menetapkan status darurat kekeringan di 95 desa/kelurahan dari total 184 desa yang terkena dampak bencana kekeringan di tahun ini.

95 desa yang berstatus darurat kekeringan tersebut, tersebar di 19 kecamatan termasuk diantaranya kecamatan Kota Kefamenanu.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten TTU, Yosefina Lake saat ditemui RRI mengungkapkan, status darurat penanggulangan bencana kekeringan di kabupaten TTU tahun 2020, ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara.

Dan sesuai SK Bupati TTU, lanjutnya, dari total 184 desa yang mengalami bencana kekeringan, 95 desa diantaranya ditetapkan statusnya masuk dalam darurat kekeringan lantaran terkena dampak bencana kekeringan terparah di tahun.

" dari total 184 desa, ada 95 desa yang terkena dampak kekeringan paling parah dan itu tersebar di 19 kecamatan, ini yang betul-betul mereka sama sekali tidak ada air dan sudah dibuat dalam SK Bupati " ungkap Kepala BPBD TTU, Yosefina Lake kepada RRI, Rabu  (14/10/2020).

Dikatakannya, bencana kekeringan yang melanda kabupaten Timor Tengah Utara di tahun ini, lebih parah jika dibandingkan kondisi bencana kekeringan yang terjadi di tahun lalu.

Sementara terkait bantuan yang disiapkan, lanjut Yosefina, sesuai anggaran yang ada di tahun ini, pihaknya hanya mampu menyediakan 100 tangki air bersih dan itupun hanya bisa disalurkan untuk 25 desa, sedangkan 70 desa lainnya untuk sementara masih menunggu bantuan dari pemerintah provinsi serta bantuan dari pemerintah pusat.

" dari 95 desa ini, yang bisa kami bantu hanya 25 desa, itu yang pakai anggaran disini, sementara yang lainnya kami masih menanti bantuan dari provinsi dan pemerintah pusat, hanya entah kapan, itu yang belum pasti " tuturnya.

Yosefina menambahkan, selain menanti bantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, pihaknya pun telah mengajukan bantuan lewat Biaya Tak Terduga (BTT) sebesar 500 juta rupiah.

Namun bantuan melalui  BTT tersebut, jelasnya, akan disalurkan setelah pihaknya memastikan kesiapan masyarakat menyediakan tempat penampungan yang memadai sehingga bantuan air yang disalurkan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

" sementara ini kami masih membuat surat ke masyarakat desa, supaya mereka menyiapkan tempat penampungan air yang cukup, kalau tidak ada tempat penampungan, kami tidak bisa bantu, karena dari 5.000 liter hanya akan terpakai sekitar 1.000 liter, sementara yang lainnya akan terbuang percuma, jadi saya masih ke desa dulu untuk memastikan kesiapan masyarakat " jelasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00