Bupati TTU: Penetapan Batas Desa Oenbit dan Desa T'eba sudah sesuai tahapan

Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandez.jpg

KBRN, Kefamenanu: Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, provinsi Nusa Tenggara Timur, memastikan penetapan tapal batas antara desa Oenbit kecamatan Insana dan desa T'eba kecamatan Biboki Tanpah, kabupaten Timor Tengah Utara, yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) nomor 5 tahun 2018, sudah dilakukan sesuai tahapan.

Hal tersebut ditegaskan Bupati Timor Tengah Utara, Raymundus Sau Fernandez, menyusul adanya sejumlah tokoh adat dari desa Oenbit kecamatan Insana yang mendatangi kantor Bupati TTU pada jumat (02/10/2020), yang menyatakan sikap menolak diberlakukannya Perbup nomor 5 tahun 2018.

Ditemui RRI, Bupati Raymundus menjelaskan, sebelum ditetapkannya perbup tersebut, Pemerintah Daerah bersama masyarakat terlebih dahulu sudah melakukan survey ke lokasi dan mengikuti jejak batas yang sebelumnya telah ditetapkan oleh para pendahulu.

Selain itu, lanjut Bupati Ray, penetapan batas desa tersebut, juga dilakukan pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan sejarah antar dua wilayah tersebut.

" sebelum perbup itu ditetapkan, sudah melalui berbagai macam tahapan, saat itu keterlibatan masyarakat ikut dalam tahapan itu juga ada, pemerintah daerah memiliki dokumentasi, jadi tim persehatian batas wilayah, baik antar desa dan desa, kecamatan dan kecamatan sudah dilakukan, survey lokasi mengikuti jejak batas yang diletakan oleh para pendahulu, kemudian cerita yang berkembang sudah dikawinkan semua dan tahapan itu sudah selesai sehingga perbup itu ditetapkan " ungkap Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandez saat ditemui RRI pada, jumat (02/10/2020) lalu.

Bupati TTU dua periode itu menambahkan, sebelum diberlakukannya perbup tersebut, pemerintah daerah juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

" sosialisasi ke desa juga sudah berulang-ulang, kita jangan klaim sepihak, dan batas wilayah itu hanya batas wilayah administratif, batas wilayah adat itu tidak dibatasi " terangnya.

Ditegaskannya, persehatian batas antar desa dan desa serta kecamatan dan kecamatan, hanya bertujuan untuk memudahkan soal administratif pembangunan sehingga perbup tersebut dinilainya, tidak perlu untuk dijadikan sebagai persoalan.

" persehatian batas antara desa dan desa, kecamatan dan kecamatan itu hanya untuk memudahkan soal administratif pembangunan, soal pendataan dia masuk wilayah mana serta pendasaran pada program dan kegiatan, sedangkan yang lain-lainnya tidak ada pembatasan " pungkasnya 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00