Tolak penetapan batas desa, tokoh adat Desa Oenbit datangi Kantor Bupati TTU

Tokoh Adat dari Desa Oenbit, kecamatan Insana Kabupaten TTU, saat mendatangi Kantor Bupati TTU, jumat (02/10/2020).jpg

KBRN, Kefamenanu: Sejumlah tokoh adat dari Desa Oenbit, kecamatan Insana, kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur mendatangi kantor bupati timor tengah utara, jumat (02/10/2020).

Kedatangan sejumlah tokoh adat tersebut, untuk menyampaikan sikap penolakan mereka terkait penetapan dan penegasan batas desa oenbit kecamatan insana dan desa teba kecamatan biboki tanpah sesuai yang telah termuat dalam peraturan bupati nomor 5 tahun 2018, tertanggal 9 januari 2018.

'' perbup nomor 5 tahun 2018 itu tidak sesuai dengan kesepakatan masyarakat di desa oenbit, makanya kami tolak, karena merasa merugikan kami, terkait batas tanah antara wilayah desa oenbit kecamatan insana dengan desa teba kecamatan biboki tanpah " ungkap Benyamin Neonbeni, salah satu tokoh adat dari Desa Oenbit kepada RRI di Kantor Bupati TTU, jumat (02/10/2020).

Benyamin menjelaskan, desa oenbit merupakan gabungan dari bekas ketemukungan Oemofa dan Besnaen, kefetoran Oelolok, Kerajaan Insana/Swapraja Insana yang sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun telah memiliki batas wilayah yang jelas dengan Kerajaan Biboki/Swapraja Biboki.

Sehingga, lanjut Benyamin, penetapan batas wilayah seperti yang tertuang dalam perbup tersebut memiliki dampak terhadap sejarah batas wilayah antara Kekaisaran Maubes/Insana dan Kekaisaran Biboki (Kuluan-Maubes) yang dibuktikan dengan pilar-pilar permanent yang sudah ada sejak jaman pemerintahan Belanda pada tahun 1916.

" batas ini tidak sesuai dengan batas yang ada sejak jaman belanda tahun 1916, dari dulu selain ditandai dengan pematang adapun pilar serta tumpukan batu, tetapi pilarnya sudah dihancurkan " tuturnya.

Ia pun menyesalkan sikap pemerintah daerah yang sebelumnya tidak pernah mensosialisasikan tentang perbup tersebut kepada masyarakat di desa oenbit.

Diakui Benyamin, luas lahan yang diklaim masuk ke wilayah Desa T'eba diperkirakan mencapai 1.000 hektare lebih dan pihaknya pun baru mengetahui setelah mendapat copyan perbup tersebut dari kepala Desa T'eba.

" sekitar seribu hektare dan mungkin lebih, karena yang diambil itu bisa sampai ke Kiupukan Insana, kami tidak setuju karena masuk juga tanah hak milik, tanah adat dan juga kami punya air pemali serta masyarakat di dusun satu masuk semua ke wilayah T'eba " jelasnya.

Benyamin berharap, bupati TTU selaku kepala daerah dapat meninjau kembali perbup tersebut, lantaran dinilai dapat merusak nilai historis batas wilayah tiga Swapraja yang telah ada sejak lama.

" kami datang kesini supaya pak bupati dapat tinjau kembali perbup itu, karena tidak sesuai dengan kemauan kami masyarakat Oenbit " harapnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00