Penyidik Polda NTT Periksa Penjabat Sekda TTU Terkait selisih Anggaran KUA-PPAS

KBRN, Kefamenanu: Penyidik Direktorat kriminal khusus (Direskrimsus) Polda Nusa Tenggara Timur melakukan pemeriksaan terhadap penjabat Sekda Timor Tengah Utara, Fransiskus Tilis terkait polemik Kebijakan Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada sidang Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) TTU tahun 2020 yang berakhir ricuh dan nyaris terjadi adu jotos antara Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandez dengan salah satu anggota DPRD TTU.

Fransiskus yang didampingi Kabag Hukum setda TTU serta beberapa pejabat daerah, diperiksa selama lebih dari 3 jam di ruang tindak pidana korupsi (Tipikor) Mapolres Timor Tengah Utara, Jumat (08/11/2019). 

Kepada wartawan usai diperiksa, Fransiskus Tilis mengatakan selain diperiksa terkait tupoksinya sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dirinya juga dicecar dengan pertanyaan terkait mekanisme dokumen anggaran dari pemerintah daerah ke DPRD TTU.

Fransiskus menuturkan, dalam pemeriksaan tersebut, penyidik juga mempertanyakan terkait perbedaan anggaran di dalam dokumen KUA PPAS yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan dokumen hasil sidang banggar di DPRD TTU.

"Saya tidak hafal berapa pertanyaan, hanya sebatas tupoksi TAPD jabatan saya, kemudian sedikit terkait perbedaan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan hasil banggar " jelasnya. 

Ia menambahkan, dalam proses pemeriksaan penyidik juga menyinggung terkait persoalan perbedaan anggaran yang tertuang dalam dokumen KUA PPAS milik Pemerintah Daerah dengan hasil anggar namun penyidik tidak menyebutkan berapa banyak jumlah anggaran yang selisih.

"Selisih anggaran oke, tapi nilainya berapa kita tidak sebut, kita menyinggung soal perbedaan angka antara hasil banggar dengan KUA PPAS, kita tidak sebut angkanya itu karena sudah ada di surat DPRD ke Pemerintah" ungkapnya. 

Lebih jauh terkait perbedaan anggaran sebesar 200 milliar yang menjadi perdebatan antara pemerintah daerah dengan DPRD TTU, Fransiskus mengatakan, Pemerintah Daerah telah menawarkan solusi kepada DPRD untuk bersama sama melakukan komunikasi dengan Kemendagri terkait aturan yang digunakan sebagai acuan.

"Dari kemendagri mengatakan pemerintah daerah keliru maka kita ikuti yang itu, tapi kalau Kemendagri juga mengatakan DPRD keliru, ya kita cari jalan supaya polemik tidak terlalu panjang". 

Sementara itu Kapolres Timor Tengah Utara, AKBP. Rishian Krishna Budhiaswanto mengatakan, pemeriksaan terhadap penjabat sekda merupakan tindak lanjut dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Direskrimsus Polda NTT terkait persoalan yang terjadi di DPRD saat sidang pembahasan RAPBD TTU tahun 2020 beberapa waktu lalu.

Rishian mengatakan, sebelumnya penyidik Direskrimsus Polda NTT juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota DPRD TTU, diantaranya anggota DPRD dari Partai Gerindra, Fabianus One Alisiono, Arifintus Talan dari PKS serta Hendrikus Frengky Saunoah dari PDI Perjuangan.

"Ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan kemarin, hari ini dari Pemda dan DPRD yang diundang oleh tim Direskrimsus dari Polda untuk dimintai klarifikasi terkait situasi yang viral saat pelaksanaan sidang paripurna di DPRD " jelasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00