Seluruh aparatur PN Kefamenanu ikuti Penandatanganan Perjanjian Kinerja, SKP dan Pakta Integritas TA. 2021

Aparatur PN Kefamenanu Kelas II saat melaksanakan penandatangan Pakta Integritas di ruang Rapat PN Kefamenanu, senin (04/01/2021).jpg

KBRN, Kefamenanu: Mengawali hari pertama kerja di tahun 2021, seluruh aparatur Pengadilan Negeri (PN) Kefamenanu Kelas II melaksanakan pembacaan Ikrar serta menandatangani dokumen Perjanjian Kinerja, Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Pakta Integritas tahun anggaran 2021.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat PN Kefamenanu Kelas II, senin (04/01/2021), dipimpin langsung oleh Ketua PN Kefamenanu Kelas II, I Putu Suyoga, S.H.,M.H.

Kepada RRI, Ketua PN Kefamenanu Kelas II, I Putu Suyoga menjelaskan, pakta integritas ini dilakukan sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) nomor 49 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Selain itu, lanjut Putu, kegiatan ini juga merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penandatanganan Pakta Integritas seluruh aparatur pengadilan mulai dari Ketua pengadilan sampai dengan staff terbawah yang diwajibkan untuk menandatangani dokumen pakta integritas.

'' tujuan dari pembacaan ikrar dan penandatanganan dokumen ini bagi aparatur PN Kefamenanu Kelas II adalah untuk memperkuat komitmen bersama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi, dokumen pakta integritas tersebut berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen untuk melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan kesanggupan untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme '' tutur Ketua PN Kefamenanu, I Putu Suyoga kepada RRI, senin (04/01/2021).

Putu juga menegaskan kepada seluruh aparaturnya agar selalu menjaga citra dan kredibilitas PN Kefamenanu Kelas II melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel untuk mendorong peningkatan kinerja PN Kefamenanu Kelas H menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Diakui Putu, hal senada telah disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) dalam refleksi akhir tahun kinerja Mahkamah Agung, yang meminta masing-masing Satker yang sudah meraih predikat WBK untuk wajib mempertahankan predikat tersebut dengan cara terus meningkatkan kinerjanya, saling menjaga satu sama lain dan saling bahu membahu menyelesaikan pekerjaan sesuai tupoksi masing-masing. 

“ tugas aparatur PN Kefamenanu Kelas Il untuk mewujudkan predikat WBBM. Untuk itu diperlukan kekompakan seluruh aparatur pengadilan dan saling menjaga untuk saling mengingatkan, agar aparatur pengadilan terhindar dari perilaku yang dapat mencoreng citra dan kredibilitas lembaga peradilan " tandasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00