RRI.CO.ID, Ampana - Pemberlakuan aturan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi perhatian masyarakat. Banyak warga ingin memahami perubahan tersebut tanpa harus bergelut dengan istilah hukum yang rumit, mengingat aturan ini menyentuh kehidupan sehari-hari.

Para pakar hukum menilai, sosialisasi menjadi kunci utama agar masyarakat tidak salah tafsir. Bahasa yang sederhana, contoh kasus nyata, serta penjelasan melalui media massa dan forum publik dinilai efektif untuk membantu pemahaman warga.

Dalam KUHP yang diperbarui, terdapat sejumlah penyesuaian terkait jenis pidana, prinsip pemidanaan, serta penguatan pendekatan keadilan restoratif. Tujuannya, menurut para ahli, adalah menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan zaman serta nilai-nilai sosial yang terus berubah.

Sementara, pembaruan KUHAP berfokus pada tata cara penegakan hukum, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Penekanan diberikan pada perlindungan hak tersangka, korban, dan saksi, sekaligus upaya memastikan proses hukum berjalan transparan dan adil.

Masyarakat diimbau untuk tidak hanya mengandalkan informasi dari media sosial yang belum tentu akurat. Pemerintah, akademisi, dan lembaga bantuan hukum terus mendorong warga untuk merujuk pada sumber resmi atau mengikuti kegiatan edukasi hukum.

Pemahaman yang baik terhadap KUHP dan KUHAP baru, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum publik. Dengan mengetahui hal tersebut, warga dapat lebih berhati-hati dalam bertindak sekaligus memahami langkah yang dapat diambil jika menghadapi persoalan hukum.

Ke depan, proses penyebaran informasi mengenai aturan baru ini diperkirakan akan terus dilakukan secara bertahap. Upaya tersebut diharapkan mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, sekaligus menciptakan kehidupan bermasyarakat yang lebih tertib dan berkeadilan. (YS)