Dirstra Kamla & Kazona Maritim Timur Hadiri Raker Sistem Keamanan Laut & Wawasan Kebangsaan

KBRN, Ambon : Direktur Strategi (Dirstra) Kamla, Laksma Bakamla Andi Abdul Aziz, bersama Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Timur Laksma Bakamla Arif Sumartono, Rabu (26/01/2022), menghadiri Rapat Kerja (Raker) Penatalaksanaan Sistem keamanan Laut di Aula Makorem 151/Binaiya Jln. Ahmad Yani No 1, Batu Gajah, Sirimau, Kota. Ambon. 

Raker dihadiri antara lain Irdam XVl/Pattimura, Wakil Ketua DPD RI Letjen (Purn) TNI Nono Sampono, sekaligus Keynote Speaker, Wakil Ketua Komite I DPD RI, Ketua PPUU DPD RI, Wakil Ketua Komite II DPD RI, Anggota DPD RI Maluku Utara, Staf khusus DPD RI, Kepala Biro Set. Pimpinan DPD RI, Staf Ahli DPD RI, Kabag Set. Wakil Ketua I DPD RI, Staf Set. Wakil Ketua I DPD RI, Asisten dan Kabalakdam XVI/Pattimura, Assisten III Setda Maluku dan Wakil Walikota Ambon.

Materi tentang Penatalaksanaan Sistem Keamanan Laut, Revisi Terbatas Undang-Undang (UU) No 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dan Pembekalan Wawasan Kebangsaan dibawakan oleh Wakil Ketua I DPD RI   Nono Samporno.

Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Richard Tampubolon dalam sambutan tertulis, dibacakan Irdam XVl/Pattimura menyebut, Raker dan Pembekalan Wawasan Kebangsaan memiliki nilai esensi dan strategis sehingga patut dilaksanakan.

Dikatakan, posisi geografis wilayah Indonesia yang berada di antara dua benua (Asia -Australia) dan dua samudera (Hindia-Pasifik), dengan potensi kekayaan alam yang luar biasa, membuat Indonesia sangat berpotensi menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia.  

Namun di sisi lain, potensi kekayaan laut itu juga dapat menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia sendiri, karena banyak negara yang berkepentingan ingin menguasai wilayah Indonesia, termasuk Indonesia bagian timur.

Apalagi, dari tahun ke tahun, volume perdagangan dunia melalui jalur lalu lintas laut internasional yang melintasi perairan Indonesia terus meningkat, sehingga harus diwaspadai.

Menurut Pangdam, pengamanan wilayah laut Indonesia akan sangat berpengaruh terhadap pengamanan wilayah darat. Jika keamanan laut cukup kuat,  maka segala kegiatan illegal seperti imigran gelap, human trafficking, illegal fishing, narkotika dan pencurian sumber daya laut dapat dijaga, hingga tidak masuk wilayah daratan. 

Saat ini, sesuai perintah dari komando atas, Kodam XVI/Pattimura telah siap menggelar dua operasi, yaitu Operasi Perbantuan bagi Pemda Maluku dan Maluku Utara, serta Operasi Pengamanan Pulau Terluar. 

Dalam hal ini, Pangdam XVI/Pattimura sebagai Dankogarfung dan Pangkogasgab Pam Puter yang membawahi Satgas Darat, Satgas Laut dan Satgas Udara, senantiasa siap untuk mencegah dan menangkal serta menegakkan kedaulatan NKRI, baik pada aspek darat, laut maupun udara. 

Sejalan dengan itu, upaya lain yang perlu dilakukan, diantaranya menyadarkan komponen bangsa akan pentingnya Wawasan Kebangsaan, serta penguatan keamanan maritim disertai kebijakan keamanan wilayah laut sesuai dengan program.

Sementara itu, Gubernur Maluku Murad Ismail, dalam sambutan tertulis dibacakan Asisten III Setda Maluku menyatakan,  administrasi umum Setda Maluku memberikan apresiasi positif kepada tim kerja Revisi UU No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Menurutnya,  UU tersebut ikut memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan pembangunan, pengelolaan dan perlindungan sektor kelautan,  namun kontribusi positif pada instrumen tersebut belum diikuti dengan perkembangan pada instrumen penegakan hukum kelautan

Selain itu, penegakan hukum juga masih dirasakan belum begitu optimal, karena masih terkendala koordinasi lintas sektor. Padahal kepastian hukum untuk penegakan hukum kelautan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, mengingat laut merupakan pintu masuk negara yang memiliki jangkauan luas dan akses yang banyak.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar