Tragedi Demokratisasi di Indonesia Refleksi 23 Tahun Reformasi

KBRN, AMBON : Proses panjang perjalanan demokrasi indonesia mengalami pasang surut dalam perkembangan ketatanegaraan di indonesia, yang sampai saat ini demokrasi cenderung bergerak liar ke arah kebebasan dan pincang pada persoalan kesejahteraan sosial. Perhelatan panjang demokratisasi di bumi pertiwi menyisihkan banyak fakta jatuhnya keringat perjuangan, juga jatuhnya beribu barel darah yang tumpah hanya karena mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Namun sangat di sayangkan bangsa yang begitu besar ini kekurangan penjahit konstitusi yang telah tersobek sejak rezim kolonial hingga kini. Konon katanya kita sudah mereformasi diri menuju pada demokratisasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, namun faktanya masih menyisahkan soal yang tidak kalah pentingnya.Kedaulatan rakyat, kedaulatan ekonomi, politik dan sosial yang tertuang dalam UUD 1945, hanya menjadi legenda dan cerita-cerita politisi dan juga akademisi maupun mahasiswa oportunis yang jauh dari kehidupan rakyat. Kiranya perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat belum mampu dibendung dan dimanfaatkan dengan baik oleh negara. Demokratisasi pasca reformasi bisa dikatakan gagal melakukan internalisasi menuju pada tatanan demokrasi yang berkeadaban, sebab konsepsi demokrasi dengan sistem ketatanegaraan dan pelembagaan yang tercipta hari ini berujungtragis. 

Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan di negeri ini menyisihkan banyak persoalan dan pertanyaan. Sejauh manakah kita sudah bernegara? reformasi apa memang di korupsi? ataukah memang negara hanya konsepsi utopis?Memasuki abad ke-20 manusia-manusia ditata diatur,dan teralienasi kesadaranya menjadi binatang kapital, penuh dengan kepentingan pragmatis untuk memuaskan birahi keserakahan. Peradaban barat yang ditenggarai dengan peralatan modern berimplikasi pada penaklukan atas wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Di lintasan penaklukan terjadi pergerakan perdagangan yang atas dasar pengaruh akumulasi kekayaan disusunlah ketertiban militer, korp militer dengan sistem subordinasinya dibangun untuk menjaga kestabilan perdagangan dan akumulasi kapital. Negara hadir untuk menguasai darat, laut, dan udara agar supaya tujuan bernegara dapat tercapai. Makanya ia diperlengkapi dengan dua kekuatan, yaitu kekuatan perang dan ancaman kepercayaan tinggi diatas tujuan bernegara (Baca Mac Iver: Negara Modern).

Kekuatan akal yang di aktualisasikan dalam bentuk teknologi informasi yang bekerja hari ini tidak selaras dengan kekuatan politik dan kesadaran bernegara, sehingga para politisi masih banyak mengahayal. Dan, karena khayalan ini juga membuat pertengkaran di bangsa ini semakin meruncing. Dimulai kekesalan Bung Karno yang diucapkan dalam 2 pidatonya pada tanggal 28 Oktober 1956 dan 30 Oktober 1956 di Kongres PGRI, menyatakan bahwa ada yang menertawakan mimpinya (Baca: Analisis Kekuatan Politik Di Indonesia, 1985, hal, 204) dimana terjadi pergolakan dalam tubuh parlemen masa itu. Proses demokrasi kita mengalami pertentangan hebat antara gagasan demokrasi barat yang di bawa pulang oleh mereka yang belajar di eropa, seperti Hatta, Syahrir, dan Bung Karno yang belajar di indonesia kemudian melahirkan “Demokrasi Terpimpin”. Sehingga berakhir tragis ditandai dengan kesalahan mengurus ekonomi, pemberontakan angakatan bersenjata untuk merebut Irian Jaya, dan penggulingan kekuasaan pada 1965 yang menjadi pemicu pembantaian antar anak bangsa secara masal (G30S-PKI).

Kekuatan tunggal yang begitu otoriter berlangsung selama 32 tahun. Bergerak baik dengan angkatan bersenjata, yang lahir atas didikan di masa pendudukan Jepang dan perang dengan Belanda mampu meraih simpati rakyat dan mengakhiri kekuatan lama, dengan digantinya dominasi militer dan pembangunan ideologi Dwi Fungsi Abri. Asumsi yang dibangun adalah bahwa angkatan bersenjata berasal dari rakyat pada masa anti penjajahan tidak dapat dipisahkan sepenuhnya. Pada perkembangannya rezim ini cenderung sentralistik dan nepotis, sehingga mengakibatkan korupsi yang dilakukan secara terang-terangan, keterlibatan militer dalam tindak kekerasan terhadap warga sipil, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. (Baca: Donald L. Horowizt, 2014). 

Untuk kedua kalinya tragedi kekerasan terhadap anak bangsa tercipta, ibarat piramida kurban manusia dalam membangun negara. Hal itu terlihat dalam peristiwa bersejarah, semanggi I dan II, trisakti, dan aksi demonstrasi besar-besaran.

Reformasi ditandai lengsernya Soeharto pada 21 Mei 1998. Horowitz menegaskan bahwa reformasi ini menyisihkan sekelompok pemimpin politik yang tercerai-berai menempuh jalur strategi demokratis yang tak lazim. Reformasi didominasi oleh orang-orang lama yang merumuskan amandemen konstitusi tanpa persetujuan rakyat. Upaya ini dilakukan karena desakan untuk mengadakan pemilu, dengan mempertimbangkan sejarah masa kelam bangsa indonesia berkaitan dengan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kehadiran reformasi dengan adanya amandemen UUD 1945, mendeklarasikan kebebasan yang terpasung lama oleh rezim orde baru. Kelahiran lembaga negara dan kesenjangan sosial yang begitu tajam, melahirkan otonomi yang berdasarkan pada desetralisasi dan dekonsentrasi merebaknya partai politik dengan sistem multi-partai. Semuanya menorehkan cerita tragis, Poso,kerusuhan terbesar bangsa indonesia 1999 di ambon merupakan ambisi oknum-oknum politisi poros tengah dan militer, dengan hasrat dan birahi yang rakus terhadap kekuasaan demi menjaga kepentingan pragmatisnya (Baca ORANG-ORANG JAKARTA DI BALIK TRAGEDI MALUKU - TitaStory).Yang menjadi perhatian penulis sebagai manusia yang lahir di tengah kobaran api membakar rumah-rumah, patut mempertanyakan siapa dalang dari peristiwa yang mengoyak damai? Maka sudi kiranya peristiwa ini harus diangkat ke pengadilan internasional agar supaya kebengisan dan kerakusan oknum-oknum tersebut dapat diadili seadil-adilnya.

Tidak habis disitu, tragedi demokratisasi atas nama kepentingan umum terus berlanjut. Dilansir dalam bbc.com yang menyatakan bahwa Data Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Komnas HAM menunjukan setidaknya 52 orang meninggal dunia dalamdemonstrasi sepanjang tahun 2019. Demo mahasiswa bertajuk ‘reformasi dikorupsi’ di jakarta pada 24 september 2019 tiga orang meninggal, di kendari pada 26 september 2019 dua orang tertembak dan Aksi anti rasisme di wamena dan jayapura pada 23-28 september menyisihkansebanyak 37 orang meninggal tanpa informasi resmi dari negara. Tak ada habisnya represi aparatur negara membungkam proses demokratisasi di era reformasi menguat dengan adanyaormas-ormas anti perubahan cenderung memukul balik aksi pro-perubahan.Revolusi politik yang terjadi di perancis mengajarkan kita tentang kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, yang lahir dari doktrin salah satu pemikir kondang asal prancis, JJ. Rouseau dengan konsep radikal demokrasi, kebebasan menurut Rouseau, merupakan kebebasan warganegara dalam setiap mengambil keputusan politik dan jika rakyat tidak terlibat dalam konsensus tersebut maka tak artinya kebebasan itu sendiri. Ia juga mensyaratkan membangun kehidupan demokratismaka pendidikan sebagai salah satu kuncinya.

Saat ini proses demokratisasi dianggap bergerak bebas secara liar, padahal sudah seharusnya menghindari “Demoriter” yang merupakan kekuasaan didapatkan dengan cara demokratis namun isinya otoriter (Baca: Ali Ridho, 2021, hal 1-5). Demokrasi lokal sebagai salah satu ajang membangun demokrasi secara nasional, dikebiri dalam tubuh partai poltik dengan lingkaran oligarki yang membajak demokrasi, model kepemimpinan yang sentralistik, dan dinasti-dinasti politik. Patronase dan raja-raja baru semakin subur, membuka banyak persoalan sehingga mengancam proses demokratisasi indonesia. 

Kampus-kampus yang sudah seharusnya menjadi dunia pendidikan humanis, malah menjadi anak-anak bebek mengikuti induk kekuasaan. Ruang-ruang kritis dipolitisasi dengan mahalnya pendidikan melahirkan robot birokrasi. Otonomi ditarik kembali dengan UU Cipta kerja yang membunuh lingkungan, rakyat, dan juga masa depan bernegara. Mahasiswa sebagai korban ketidakadilan sosial menjadi bukti sekaligus saksi bisu bahwa negara gagal membangun reformasi sebagaimana tujuan UUD 1945; melindungi segenap bangsa indonesia, mensejahterahkan kehidupan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hidup di era milineal akan menjadi berkah dan petaka tergantung pada sumber daya manusianya, apakah ia akan menjadi perangkat keras seperti robot ataukah perangkat lunak yang bergerak secara otomatis tanpa memiliki perasaan kemanusian. Sekiranya hidup di era ini kesadaran dalam bernegara harus dibangun; sadar akan sumber daya alam yang terbatas, sadar akan membangun inovasi intelektual, dan sadar akan kehidupan yang membawa kita pada arus globalisasi. Dengan inilah minimal kita dapat membangun demokrasi yang berkeadaban.

Dengan demikian dari uraian singkat era orde lama, orde baru dan reformasi meninggalkan cerita tragis proses demokratisasi. Tujuan Negara hanya menjadi berita, cerita dan derita, rakyat yang sudah seharusnya menjadi tampuk kedaulatan negara, di khianati dalam proses Amandemen UUD 1945 diisi dan dipenuhi oleh orang-orang lama dan baru yang menjadi Raja-raja baru. Masyarakat selalu menjadi tumbal bagi orang-orang yang rakus dengan kekuasaan dan slogan kerja, kerja dan kerja menciptakan robot birokrasi yang lupa terhadap dirinya terpisah jauh dari kesadaran bernegara untuk membangun negara demokratis berkeadaban. Tak ada lepas landas bagi Indonesia jika masih dikuasai rantai oligarki yang membajak demokrasi dan membunuh ruang kritis yang telah tercipta dalam laboratorium pendidikan.

Penulis teringat dengan pesan dari filsuf kontemporer asal prancis, Jean Paul Satre mengatakan bahwa “manusia modern menemukan diri dan pingsan dihadapan dirinya”. 

Sekian dan Selamat berpasrah dan membangun kembali kesadaran bernegara menuju pada negara indonesia yang demokratis dan berkeadaban.

Yogyakarta, 17 Mei 2021Hanafi Syaban SahaMahasiswa Hukum Univ. Janabadra YogyakartaKetua Ikamalra Yogyakarta

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00