Ini Alasan 11 Delegasi Maluku Ikut KLB Demokrat Deli Serdang

KBRN, Ambon : Sebelas Delegasi Partai Demokrat Maluku yang ikut  mensuksesi Kongres Luar Biasa (KLB) II Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara pekan lalu, menyampaikan beberapa alasan kenapa mereka memilih bergabung. 

Pimpinan delegasi Marcus Pentury dalam jumpa pers, Jumat (12/03/2021) di Ambon menyebut alasan mendasar yang membuat mereka mengikuti KLB karena pemilihan ketua umum dalam Kongres V Partai Demokrat di Jakarta dilakukan secara tidak sah dan inkonstitusional.

Dalam keterangan pers yang dihadiri anggota delegasi, Pentury mengatakan, KLB II di Sumatera Utara dilaksanakan karena kader partai Demokrat menilai bahwa Kongres V di jakarta, berlangsung secara tidak demokratis dan bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat 2005.

"Kongres V di Jakarta tidak membahas rancangan perubahan AD/ART sehingga penetapan dan pengesahan perubahan AD/ART 2020 adalah tidak sah dan inkonstitusional,' ungkapnya.

Ditegaskan, Pemilihan Ketua Umum dalam Kongres V di Jakarta dilakukan secara tidak sah dan inkonstitusional, termasuk rancangan perubahan AD/ART yang kemudian ditetapkan secara tidak sah dan inkonstitusional karena secara material, pasal-pasal tentang majelis tinggi dan hak suara bertentangan, tidak demokratis dan menjadikan Partai Demokrat sebagai partai monarki, oligarki dan tirani.

"Evaluasi kinerja Partai Demokrat menurun, baik dalam perolehan kursi perolehan suara maupun elektabilitas partai. Para pendiri dan senior Partai Demokrat menilai SBY melakukan wanprestasi terhadap komitmen awal yang dibangun bersama. Itulah latar belakang dan semangat dilaksanakannya KLB II," tegas Pentury.

Nah, karena hasil Kongres V Jakarta dinilai melanggar kaidah demokrasi yang merupakan dasar dari undang-undang partai politik, maka  dengannya Kongres V di Jakarta dia sebut inkonstitusional dan bertentangan dengan undang-undang partai politik.

"Oleh karena itu, KLB II  merupakan gerakan hati nurani melawan tirani dan bertujuan mengembalikan Partai Demokrat menjadi partai yang demokratis yang menjunjung tinggi kaidah-kaidah demokrasi," ujar Pentury.

Ditambahkan, KLB II Sumatera Utara telah menetapkan antara lain,  kembali ke AD/ART 2005 dengan menganulir keberadaan majelis tinggi dan melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai undang-undang partai politik.

Selainnya, KLB II menyatakan demisioner kepengurusan hasil Kongres V di jakarta dengan menganulir  AHY sebagai ketua umum serta memilih  Jenderal Moeldoko sebagai Ketua umum Partai Demokrat  yang baru menggantikan AHY  secara demokratis melalui voting terbuka, di mana semua utusan daerah dan cabang yang adalah para pengurus partai pada tingkatannya sebagai unsur peserta yang sah bersama DPP pendiri dan unsur lainnya telah menggunakan hak suaranya secara konstitusional.

Lebih jauh KLB II menugaskan kepengurusan hasil KLB II Sumatera Utara melakukan langkah-langkah strategis bersama seluruh kader dalam rangka mengembalikan kejayaan Partai Demokrat dengan menjadikan Partai Demokrat sebagai partai pemenang Pemilu pada 2024 baik pada pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.

"Bahwa KLB II di Sibolangit Deli Serdang Sumatera Utara telah selesai dan hasilnya telah disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk disahkan dan minta Kemenkumham untuk menganulir hasil Kongres 5 di jakarta, karena bertentangan dengan kaidah demokrasi yang merupakan dasar undang-undang partai politik.  Karena itu kami mengajak semua pihak untuk menahan diri tidak berpolemik yang berpotensi memecah belah agregasi sosial apalagi sampai menimbulkan gangguan kamtibmas," demikian Marcus Pentury.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00