Penjabat Bupati SBT, Aru dan MBD Dikukuhkan

KBRN, Ambon:  Gubernur Maluku Murad Ismail, Sabtu (26/09/2020), mengukuhkan Penjabat Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Kepulauan Aru dan Maluku Barat Daya (MBD). Pengukuhan berlangsung di Lantai Tujuh Kantor Gubernur Maluku.

Ketiga pejabat yang dikukuhkan, masing-masing Kepala BPSDM Soleman Hadi sebagai Penjabat Bupati SBT, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Maluku Melki Lohy sebagai Penjabat Bupati MBD dan Kepala Inspektorat Maluku Rosida Soamolle sebagai penjabat Bupati Aru.  

Pengukuhan tersebut didasarkan atas Surat Keputusan Mendagri Nomor SK 131.81-3007 tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 untuk Pjs. Bupati SBT (Hadi Soleman), SK Mendagri No 131.80-3007 tahun 2020 tanggal 24 September tahun 2020 untuk Pjs. Bupati Aru (Rosida Soamolle) dan SK Mendagri No 131.82-3007 tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 untuk Pjs. Bupati MBD (Melky Lohy) 

Jabatan mereka sebagai penjabat bupati di daerah penyelenggara pilkada berlaku sejak tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020 atau selama Kepala Daerah yang menjadi peserta Pilkada mengajukan cuti diluar tanggungan negara. Penjabat bupati bertanggung jawab kepada Mendagri melalui Gubernur Maluku.

Ketiganya kata Mendagri dalam keputusannya, menjalankan roda pemerintahan, pemancar Pilkada juga menjalankan tugas selaku Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19. Tugas penjabat akan berakhir dengan terpilihnya bupati pada daerah dimaksud.

Hadir pada acara pengukuhan ketiga penjabat ini antara lain, Wakil Gubernur Maluku, Pangdam XVI Pattimura, Kapolda Maluku, Danlanal IX, Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Sekda MBD, Ketua DPRD Maluku serta sejumlah pimpinan OPD serta Pengurus TP PKK Maluku.

Pengukuhan selain dilakukan secara tatap muka, juga virtual yang diikuti Pemda SBT, Pemda KKT, Sekretaris DPRD Maluku, Wakil Bupati KKT, Pemda MBD, Pemkab Aru, Pemkab SBT, Plt. Kadis Nakertrans, Kadis ESDM Maliku, Pemkab Buru, Kadis KP Maluku dan Bupati SBB dan Kadis Koperasi dan UMKM Maluku.

Sementara itu Gubernur Maluku, Murad Ismail dalam arahannya menitikberatkan pada tupoksi tiga penjabat tersebut serta netralitas ASN. Menurutnya, penjabat bupati bertugas memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada serta menjaga netralitas PNS.

“Saya minta pejabat sementara tetap menjaga netralitas tanpa melihat siapa pun terutama ASN harus dikendalikan betul dan jika ada yang main-main maka dilaporkan ke gubernur dan siap untuk dibawa ke ranah hukum. Apalagi Hadi Soleman dan Melki Lohy dari pemerintahan. Juga Rosida Soamolle saya tahu betul integritasnya selaku Inspektur,” tegasnya.

Juga tambahnya, penjabat bupati memiliki tugas memimpin urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan serta bersama DPRD memelihara ketentraman dan ketertiban saat Pilkada. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00