DPRD Bursel Gelar Paripurna LPJ APBD 2021

KBRN, Namrole : DPRD Kabupaten Buru Selatan (Bursel) menggelar Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2021 pada masa sidang III Tahun sidang 2022.

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Muhajir Bahta  didampingi Wakil Ketua I Jamatia Booy dan Wakil Ketua II La Hamidi, berlangsung di ruang sidang utama, Sabtu, 2/7/2022.

Hadir pada paripurna tersebut, Wakil Bupati Gerson Elieser Selsily, Sekda Iskandar Walla, pimpinan TNI/Polri, pimpinan OPD, pimpinan instansi vertikal, Ketua Dharma Wanita dan Sekertaris TP PKK dan pimpinan organisasi.

Paripurna DPRD dengan agenda LPJ APBD 2021, sesuai agenda harusnya dimulai sekitar pukul 11.00 WIT, namun molor hingga pukul 11.45 WIT, dihadiri 16 anggota DPRD, plus  3 Pimpinan DPRD.

Bupati Safitri Malik Soulisa dalam laporannya, disampaikan Wakil Bupati Gerson Elieser Selsily menyampaikan, LPJ Pelaksanaan APBD Bursel Tahun Anggaran 2021 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

"Khususnya, amanat pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh badan keuangan negara," jelas Wakil Bupati.

Dilanjutkan, LPJ APBD juga merupakan media untuk saling bersinergi dalam berbagai peran dan tanggungjawab, guna mencapai hasil pembangunan sesuai yang direncanakan serta mengevaluasi pelaksanaan pembangunan selama satu tahun lalu.

"LPJ dapat disampaikan setelah pemerintah daerah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK pada tanggal 19 Mei 2022 lalu," jelas Wakil Bupati.

Menurutnya, meski saat ini Bursel masih berstatus WDP, namun penilaian atas laporan keuangan Pemkab Bursel oleh BPK Perwakilan Maluku telah meningkat dari aspek tata kelola dan administrasi keuangan daerah.

"Walaupun kita belum mencapai status opini puncak yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan masih berada pada status WDP. Namun demikian hasil laporan BPK Perwakilan Provinsi Maluku menunjukkan hasil yang semakin baik," tutur Selsily.

Sementara itu, Ketua DPRD Muhajir Bahta dalam pidatonya, meminta Bupati Safitri Malik agar lebih menghargai undangan Paripurna DPRD pada setiap agenda-agenda penting.

"Kami juga menaruh harapan besar kepada saudara Bupati agar setiap  rekomendasi dan sikap politik fraksi yang disampaikan kepada pemerintah daerah agar dipelajari dan ditindaklanjuti," sebut Ketua DPRD.

Diketahui ada 4 Fraksi DPRD Bursel, yakni, Fraksi Nasional Demokrat untuk Perjuangan (F-NDP), Fraksi Partai Golkar, Fraksi Persatuan Nurani Rakyat (F-PNR), Fraksi Gerakan Amanat Pembangunan Demokrasi (F-GAP).

Namun pada sidang paripurna ini, keempat fraksi tersebut belum menyampaikan sikap politiknya terhadap terhadap LPJ APBD 2021.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar