Cegah Persoalan Hukum, BPTD Gandeng Kejati Maluku Teken Kerja Sama

KBRN, Ambon: Mencegah tindakan pidana terhadap program-program yang dilakukan, Balai Perhubungan Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XXIII Provinsi Maluku, menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, meneken Perjanjian Kerja Sama Bantuan, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (DATUN) .Penandatanganan kerja sama berlangsung di Ambon, (16/9/2020), dilakukan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rorogo Zega, SH., MH, bersama Kepala BPTD Wilayah XXIII Provinsi Maluku, Handjar Dwi Antoro, ATD, MT.

Handjar mengatakan, Pengawasan dan Pengawalan perlu dilakukan, untuk mengantisipasi kemunculan perkara perdata atau tata usaha negara, mengingat ada beberapa kegiatan BPTD yang memerlukan fasilitas Bidang DATUN.

"Saya mengapresiasi penandatanganan kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Maluku, karena bertujuan mendukung kinerja BPTD," terangnya

Selain itu kata Handjar, pihaknya menyadaridalam pelaksanaan tugas di lapangan, akan ada potensi terjadinya permasalahan. Dengan begini,  perlu  pendampingan dari Kejaksaan Tinggi Maluku, dalam mengantisipasi, meminimalisir  bahkan menghindari terjadinya permasalahan.

Sementara , Kepala Kejaksaan Tinggi  Maluku, Rorogo Zega SH.MH,  menyampaikan, penandatanganan kesepakatan bersama ini, merupakan upaya preventif  terhadap potensi permasalahan hukum, sengketa hukum dibidang DATUN, sebagai implikasi pesatnya pembangunan nasional.

"Kejaksaan selain tugas dan berwenang di bidang Pidana selaku Penuntut Umum, juga memiliki kewenangan di Bidang DATUN, jalur daitur dalam pasal 30 ayat (2) UU No.16 Tahun 2004," urai Zega

Mengenai implementasi kewenangan Kejaksaan di bidang DATUN sebagai Pengacara Negara dalam penanganan permalasahan hukum di kementerian / lembaga negara, dapat diberikan melalui 3 fungsi yaitu bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya. 

Di akhir krisisnya Zega berharap, BPTD Wilayah XXIII Provinsi Maluku tidak segan-segan mempercayakan penyelesaian semua sengketa hukum yang berkaitan dengan DATUN kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Maluku. (SS)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00