Masyarakat Diminta Waspada dengan Mafia Tanah

KBRN,Ambon: Masyarakat Kota Ambon dihimbau mewaspadai pengumpulan data pribadi (pishing) melalui formulir elektronik yang mencatut program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Ambon, Adolof Aponno menyarankan, masyarakat tidak mengisi formulir elektronik tersebut, jika bukan berasal dari laman atau situs resmi pemerintah.

Formulir Pendaftaran Pertanahan dalam rangka PTSL memang banyak beredar luas di media sosial, salah satunya Twitter.

"Pendaftaran sertifikat tanah hanya diakses melalui domain atrbpn.go.id. Jadi saya sarankan, masyarakat agar berhati-hati dengan mafia tanah," tegas Aponno, Senin (1/3/2021)

PTSL merupakan proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.

"Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat;"kata Aponno

Nantinya, masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat dapat menjadikan sertifikat tersebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya.

Untuk mengurus sertifikat tanah jelas Aponno, masyarakat harus melewati beberapa proses. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan dalam mengurus sertifikat tersebut, diantaranya Kartu Keluarga (KK), KTP, surat tanah, batas tanah yang telah disepakati, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) dan surat permohonan.

"Masyarakat yang mendaftar,harus memastikan diri masuk ke dalam kategori peserta yang berhak mengikuti program sertifikasi tanah gratis. Kategorinya adalah untuk masyarakat yang tidak mampu,"tutupnya.

Sementara itu, Luky (56) salah satu warga Kota Ambon, meminta BPN Kota Ambon melakukan pembenahan dari segi pelayanan pertanahan. Jangan sampai program PTSL ini, justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu di instansi ini untuk meraup keuntungan (SS)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00