Tuntut Hak, Pensiunan PNS, TNI dan Polri di Maluku Deklrasi

KBRN: Ambon- Kendati hak- hak belum dibayarkan negara melalui PT Taspen, Asabri dan Tapera, para pensiunan PNS, TNI dan Polri di provinsi Maluku melaksanakan deklrasi.

Bertempat di Pintu Kota salah satu destinasi wisata di Kota Ambon, tuntutan para pensiunan disampaikan dalam penandatangan deklarasi dan pernyataan sikap pemulihan hak para pensiunan.

Dalam deklarasi itu, para pensiunan meminta Presiden Joko Widodo segera merespons dan meminta PT Taspen, Asabri dan Tapera untuk melaksanakan tugas dengan jujur, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab untuk memulihkan semua hak pensiun seperti tabungan hari tua maupun tabungan perumahan, sesuai porsi, menggunakan nurani dan akal sehat sehingga tidak merugikan para pensiun.

Fransiscus Renjaan selaku Pimpinan lembaga investasi proyek kemanusiaan provinsi Maluku, menjelaskan, sejak pemotongan gaji PNS, TNI dan Polri, dilaksanakan dan dibukukan sebagai Tabungan, maka sejak saat itu juga memiliki status sebagai nasabah bank pemerintah di mana gaji ditabung, atau didepositokan.

Ironisnya setelah pensiun dan tabungan tersebut diambil, muncul masalah yaitu pembayaran tabungan hari tua tersebut tidak sesuai dengan kalkulasi yang seharusnya dibayarkan berdasarkan program iuran pasti dan program manfaat pasti.

"Sekalipun pangkat dan masa kerjanya sama, tetapi yang diterima berbeda jauh, nominal terkesan dibuat buat," ungakpnya, Sabtu (28/11/2020).

Pihaknya kata Fransiscus, telah melakukan berbagai upaya guna membahas hal ini secara terpadu antara para pensiunan dengan direktur utama BRI, PT Taspen (Persero), Dirjen Anggaran Departemen Keuangan, Pimpinan BRI Cabang Ambon dan Direktur PT Taspen Ambon yang menjanjikan akan menyelesaikan masalah ini, tetapi hingga kini tak ada solusi.

Menurutnya, disamping hak tabungan hari tua, ada hak lain yang belum digenapi oleh negara terkait tabungan perumahan, yang diinvestasi oleh pengelola perumahan PNS, sehingga  apabilah akumulasi pokok tabungan dan besarnya bunga bank maka jumlahnya juga tidak sedikit. 

Berdasarkan Informasi yang diterima hak tersebut akan dibayarkan pada  2020 sebesar Rp3 - Rp4 Juta, padahal pemotongan gaji kami telah berlangsung puluhan tahun.

"Kami akan teruskan ke Jakarta bersama para pensiunan lainnya di seluruh Indonesia, karena perjuangan ini tidak sebatas deklarasi pada hari ini saja, tegas Fransiscus. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00