Keciprat 32 Miliar, Dinas Dikbudpora SBT Segera Rehab Sekolah

KBRN, Bula : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora)  Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) pada tahun ini keciprat Dana Alokasi Khuaus (DAK) senilai kurang lebih Rp32 miliar rupiah. Dana tersebut habis terpakai untuk pembangunan rehablitasi sekolah dan pelaksanaannya dikawal Kejaksaan Negeri SBT.

Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Dikbudpora SBT Syarifuddin Wadjo kepada RRI, Jumat (29/05/2020) menyebutkan, DAK senilai Rp31.229.995.000.00 itu dikucurkan melalui Program Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat dan Sedang Beserta Perabotannya. Program tersebut nantinya dikerjakan secara swakelola.

Senada, Kepala Seksi (Kasi) Sarana dan  Prasarana (Sapras) Dinas Dikbudpora SBT Yusran Buatan merinci, dana untuk Pendidikan Usia Dini (PAUD) dianggarkan sebesar Rp546 juta sekian, Sekolah Dasar (SD) Rp13,8 miliar sekian dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rp16,7 miliar sekian. Namun aliran dana ke 3 PAUD tidak untuk kegiatan fisik.

Lebih jauh Buatan merinci, dana sebesar Rp13,8 miliar sekian untuk puluhan SD di Kabupaten SBT dikucurkan untuk pembangunan 5 gedung sekolah baru, 19 RKB (Ruang Kelas Baru), 5 ruang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah),  4 ruang perpustakaan sekolah, 6 ruang guru dan rehabilitasi 6 ruang perpustakaan.

Sedangkan untuk SMP dengan total dana senilai Rp16,7 miliar sekian, diperuntukkan bagi pembangunan 17 RKB, 3 ruang perpustakaan, 4 ruang laboratorium IPA, 6 ruang computer, 4 ruang guru dan rehabilitasi jamban siswa 12 unit.

Namun menurut Kepala Dinas Dikbudpora SBT Siddik Rumalowak, selain item-item tersebut, sebagian dari dana tersebut juga dipakai untuk pembangunan Rumah Dinas Guru SD senilai Rp964 juta dan 2 unit Rumah Dinas Guru SMP Rp444 juta. Rumalowak memastikan proyek-proyek itu dikerjakan secara swakelola.

"Saya sudah perintahkan Bidang Dikdas untuk nantinya turun melakukan sosialisasi ke sekolah- sekolah bahwa pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan secara swakelola dengan melibatkan pihak sekolah, komite sekolah dan tokoh masyarakat. Panitia pelaksana ditunjuk oleh kepala sekolah dan harus dari dewan guru," terang Rumalowak.

Ditanya soal kriteria sekolah penerima bantuan, Rumalowak menyatakan datanya diambil  dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) SBT yang sudah terupdate di Kementerian, sedangkan syarat pencairan dana ke rekening sekolah, salah satunya harus dilakukan rapat kerja dengan pihak-pihak terkait, yakni komite sekolah dan masyarakat yang terlibat. 

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) SBT Riyadi kepada RRI mengungkapkan, pihaknya telah menyepakati kerja sama perdata dengan Dinas Dikbudpora terkait pengawasan terhadap pengelolaan DAK senilai Rp32 miliar kurang lebih. Dalam hal ini, jaksa selaku pengacara negara akan mengawal sekolah sampai pekerjaan selesai.  

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00