Pemerintah Diminta Lebih Mandiri Kelola APBD

KBRN,Ambon: Badan Pengawasan  Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku  menilai, Pemerintah Kabupaten dan kota di daerah ini, belum mandiri mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kepala BPKP Perwakilan Maluku, Yunaedi akui bahwa sebagian besar pemda setempat, masih sangat tergantung pada dana transfer pusat untuk membiayai belanja pemerintahan.

"Sebenarnya yang paling terpenting itu bagaimana pemerintahan provinsi kabupaten dan kota berinovasi  mendapatkan pendapatan daerahnya terutama di dalam masa-masa pandemi," terang Yunaedi, Selasa (5/7/2022)

Yunaedi menyebut, tingkat kemandirian kelola keuangan pemerintah daerah masih dibawah 6 persen. Sementara sesuai ketentuan harus diatas 25 persen.

Kemandirian keuangan daerah diukur dari perbandingan besarnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dengan total penerimaan daerah. Semakin besar PAD tentunya akan semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah dan sebaliknya. Semakin rendah kontribusi PAD maka semakin rendah tingkat kemandirian fiskal daerah atau semakin tinggi ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar