Richard Louhenapessy Kembali Jadi Tersangka Kasus TPPU, KPK Minta Kerjasama Masyarakat

KBRN, AMBON : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ternyata kembali untuk keduakalinya menetapkan  Mantan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy (RL) sebagai tersangka.

RL  sebelumnya telah ditetapkan  sebagai tersangka kasus dugaan suap ijin pendirian retail Alfamidi 2020 di Kota Ambon. 

Dalam pengembangannya,  penyidik KPK menemukan adanya dugaan tindak pidana lain. 

Mantan orang nomor satu di Kota Ambon ini akhirnya kembali  menyandang status  tersangka  di kasus berbeda, yaitu dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Selama proses penyidikan dugaan perkara awal tersangka RL, tim penyidik KPK kemudian mendapati adanya dugaan tindak pidana lain yang diduga dilakukan saat yang bersangkutan masih aktif menjabat Wali Kota Ambon berupa TPPU," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (4/7/2022).

Selama menjabat sebagai Wali Kota Ambon periode 2011-2016 dan 2017-2022,  Richard Louhenapessy diduga dengan  sengaja telah menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kepemilikan harta benda menggunakan identitas pihak-pihak tertentu.

Ali mengatakan pengumpulan alat bukti saat ini terus dilakukan dengan menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi.Ia bahkan berharap adanya kerjasama dari masyarakat yang  mengetahui tentang aset dari politisi Golkar tersebut. 

"Kami mengharapkan dukungan masyarakat dimana jika memiliki infomasi maupun data terkait aset yang terkait perkara ini untuk dapat menyampaikan pada tim penyidik maupun melalui layanan call center 198," katanya.

Sebelumnya, KPK  telah mengumumkan RL bersama dua orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel tahun 2020 di Kota Ambon, Maluku, dan penerimaan gratifikasi.

Dua tersangka lainnya adalah   Staf Tata Usaha Pimpinan di Pemkot Ambon Andrew Erin Hehanusa (AEH), dan Amri (AR) dari pihak swasta/karyawan Alfamidi (AM) Kota Ambon.

 Dalam konstruksi perkara, disebutkan dalam kurun waktu tahun 2020, Richard yang menjabat Wali Kota Ambon periode 2017-2022 memiliki kewenangan, salah satu di antaranya  pemberian persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail di Kota Ambon.

Dalam proses pengurusan izin tersebut, KPK menduga Amri aktif berkomunikasi hingga melakukan pertemuan dengan Richard agar proses perizinan bisa segera disetujui dan diterbitkan.

Menindaklanjuti permohonan Amri, Richard   memerintahkan Kadis PUPR Pemkot Ambon untuk segera memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin, di antaranya Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Untuk setiap dokumen izin yang disetujui dan diterbitkan dimaksud, Richard meminta agar penyerahan uang dengan minimal nominal Rp 25 juta menggunakan rekening bank milik Andrew yang adalah orang kepercayaan Richard.

Khusus untuk penerbitan terkait Persetujuan Prinsip Pembangunan untuk 20 gerai usaha retail, Amri diduga kembali memberikan uang kepada Richard  berjumlah Rp500 juta yang diberikan secara bertahap melalui rekening bank milik Andrew.

Richard juga diduga  menerima aliran sejumlah dana dari berbagai pihak sebagai gratifikasi dan hal ini masih terus didalami lebih lanjut oleh tim penyidik.Atas perbuatannya, tersangka Amri selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan tersangka Richard Louhenapessy dan Andrew sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar