Kejari Ambon Kumpulkan Informasi Dugaan Korupsi Proyek Pekerjaan Instalasi Rawat Jalan RSUD Saparua

KBRN, AMBON : Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon,  sedang mengumpulkan informasi terkait  dugaan penyimpangan item pekerjaan Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Saparua.  Dalam waktu  dekat  proses pengusutannya bakal dirilis langsung oleh Kajari Ambon.

Pernyataan tersebut disampaikan Kasi Intel Kajari Ambon, Ali Toatubun kepada watawan di Kantor Kajari Ambon, kemarin. 

“Untuk masalah RSUD Saparua,  saya belum bisa berkomentar mengingat  baru  memulai tugas di Ambon,”ungkapnya.

Meskipun demikian, Toatubun menyebutkan, saat melakukan koordinasi dengan  Kajari Ambon, Dian Fris Nalle, SH. MH,  penagananan  kasus RSUD Saparua masih dalam tahapan pengumpulan informasi dan akan dirilis langsung oleh Kajari Ambon.

Sementara itu, dari data yang dihimpun media ini menyebutkan,   dua orang  telah dimintai keterangan oleh Kejari Ambon,  yakni Mantan PPK, Dr. Vita Nikijuluw dan pihak Pelaksana Pekerjaan, Direktur PT. THM.

Adapun pekerjaan di RSUD Saparua yang tengah diiselidiki  pihak penegak hukum ini adalah Belanja Modal Pembangunan Instalasi Rawat Jalan RS (DAK). Nilai kontrak paket ini sebesar Rp. 18.327.300.000,-.

Sumber anggaran  berasal dari APBD-DAK Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2021, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan  selama 188 hari kalender. 

Pekerjaan ini jika sesuai dengan waktu pekerjaan 188 hari kalender maka harus selesai pada 14 Desember 2021. Namun pekerjaan ini baru selesai di akhir bulan Januari 2022 lalu.

Walaupun telah selesai, namun diduga  ada praktek curang pada pekerjaan ini. Ada beberapa item pekerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak.

Direktur PT. THM maupun pihak pengawas dari PU Kabupaten Maluku Tengah  yang dikonfirmasi membantah tentang adanya kecurangan tersebut. Dan menjelaskan,  jika seluruh item pekerjaan dikerjakan sesuai  bestek,  namun mengaku dalam perjalanan terdapat beberapa kali CCO sebagai akibat dari adanya penyesuaian beberapa item pekeejaan.

Sumber menyebutkan,  sekurangnya ada 4 item pekerjaan yang tidak sesuai.  Antara lain,  pekerjaan Aci dinding, volume pekerjaan teras, dan bahan baja ringan yang diduga ditukar dengan merek lain yang harganya tidak sesuai.

Menariknya, kasus RSUD Saparua yang menelan biaya di atas 18 Milyar ini  menjadi rebutan pihak penegak hukum,  baik Kejari Ambon maupun  Dirkrimsus Polda Maluku.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar