Rapat Bahas Jasa Nakes, Kadinkes Malah Absen, Akademisi Bilang Begini

KBRN, Ambon: Tenaga Kesehatan (Nakes) Covid-19 rumah sakit lapangan BPSDM Maluku, sudah cukup lama menanti hak-hak mereka yang sampai saat ini belum juga dibayar. 

Untuk memastikan kapan pembayaran bisa dilakukan, pemerintah daerah (Pemda) Maluku kemudian mengundang sejumlah pihak terkait untuk membahasnya.

Sayang, rapat yang dipimpin Sekda Maluku, Sadali Le di kantor Gubernur Maluku itu, malah tidak dihadiri Kadis Kesehatan Maluku, dr Zulkarnain. 

Belum ada alasan jelas Kadis Zulkarnain absen. Dalam rapat, yang hadir hanyalah Sekda Maluku, Kabag Hukum, Kepala BKD dan juga Direktur RS Umarella Tulehu, dr Dwi Murti Nuryanti.

"Saya dapat informasi, setelah Nakes buat surat terbuka menuntut hak mereka, Sekda pak Sadali lalu mengundang sejumlah pihak terkait. Tapi Kadis dr Zulkarnain malah absen. Ini prilaku yang tidak baik," kata Akademisi Unitomo Surabaya, Julius Latumaerissa kepada RRI Ambon, Sabtu (02/07/2022)

Menurutnya, kendati tak dihadiri Kadis Zulkarnain, tapi persoalan jasa Nakes sudah ada titik terang. 

Peraturan gubernur (pergub) dengan konsep awal yang pernah disusun Kadinkes lalu, dr Meikyal Pontoh yang dipakai untuk menjadi dasar pembayaran.

"Jadi Pergub konsepnya dr Pontoh yang sekarang sedang direvisi untuk memenuhi syarat pembayaran hak nakes," sebutnya

Kendati begitu, putra asal Maluku yang kini berkiprah di Ibukota itu mengaku kecewa dengan sikap Kadis Zulkarnain. 

Sebab, Kadis yang punya kewajiban penuh menjelaskan hal itu ke Sekda, malah memilih mangkir rapat. Padahal, kebijakan pencairan dan pembagiannya, yang disusun sendiri dibawah kendali Kadis Zulkarnain. 

"Nakes itu garda terdepan saat covid-19 mewabah. Jadi harus lihat mereka. Bukan acuh dari mereka," tegasnya

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar